Surat AI
Draft Surat
KOP
Penandatangan
Jenis Jabatan
AI
Chatbot
Sumber PDF
Admin
Basis Pengetahuan
Ubah Sumber PDF
Unggah dokumen format PDF untuk diproses teks dan diringkas intisari isinya.
Hapus Dokumen
Informasi Dokumen
Judul:
Kategori:
---------
Surat Dinas
Pidato
Peraturan
Lainnya
Tanggal Dokumen:
File PDF:
Saat ini:
sources/2026/10/2026pmkeuangan035_tentang_Pengelolaan_DBH_dan_DAU.pdf
Ubah:
Ringkasan:
Berikut adalah ringkasan dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026: Pokok Substansi Dokumen ini mengatur alur proses bisnis pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, hingga pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 67 Tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi tata kelola keuangan negara. Pihak/Objek yang Disebut 1. Pihak: Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, KPA BUN, KPPN, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan instansi teknis terkait (Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, Pertanian, dll). 2. Objek: DBH Pajak (PPh, PBB, Cukai Hasil Tembakau), DBH Sumber Daya Alam (Migas, Minerba, Panas Bumi, Kehutanan, Perikanan), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Ketentuan Penting 1. Pengalokasian DBH dan DAU kini mempertimbangkan indikator kinerja Pemerintah Daerah (seperti optimalisasi penerimaan pajak, pemeliharaan lingkungan hidup, dan kinerja penyerapan anggaran). 2. Terdapat mekanisme perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dikonfirmasi melalui berita acara antar instansi. 3. Penyaluran DBH dilakukan secara bertahap dengan syarat dokumen tertentu (seperti LRP dan RKP) untuk jenis dana yang ditentukan penggunaannya. 4. Terdapat fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) bagi daerah untuk menyimpan uang di BUN. 5. Penunjukan pejabat perbendaharaan (KPA BUN) diatur secara spesifik untuk memastikan akuntabilitas penyaluran TKD. Tanggal/Periode - Batas waktu penyampaian data dasar perhitungan oleh instansi terkait kepada DJPK adalah tanggal 15 Juli. - Batas waktu penyampaian keputusan gubernur mengenai alokasi DBH CHT adalah hari kerja terakhir bulan November. - Periode penyaluran DBH dilakukan secara berkala (bulanan atau bertahap) mulai dari Januari hingga November. Kegunaan Dokumen sebagai Rujukan Penyusunan Surat Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum utama bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) serta Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) dana transfer. 2. Pemenuhan syarat administratif penyaluran dana (seperti penyusunan SPTJM). 3. Koordinasi dengan instansi pusat terkait data dasar perhitungan alokasi DBH dan DAU. 4. Dasar hukum dalam melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat. 5. Referensi dalam menyusun nota dinas atau surat usulan terkait penyesuaian alokasi atau penyelesaian masalah Kurang/Lebih Bayar dana transfer.
Teks Ekstraksi:
[Halaman 1] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan alur proses bisnis terkait perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil dan dana alokasi umum, perlu disusun pengaturan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum belum sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 106 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (7), Pasal 24, dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik : [Halaman 2] -2- 3. 4. 5. 6. 7. Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga. [Halaman 3] -34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Berbatasan Langsung adalah kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Daerah Penghasil adalah provinsi/kabupaten/kota tempat wajib pajak penghasilan terdaftar, provinsi/kabupaten/ kota yang menghasilkan pajak bumi dan bangunan, provinsi/kabupaten/kota yang menghasilkan cukai hasil tembakau, dan/atau provinsi/kabupaten/kota yang memiliki letak pengusahaan hutan, tambang, dan/atau wilayah kerja panas bumi yang menjadi dasar penetapan Daerah Penghasil sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah Pengolah adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengolahan mineral dan batubara, migas, dan panas bumi serta berisiko terkena dampak ekternalitas negatif. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP rencana kerja dan anggaran BUN adalah dokumen hasil penelaahan RKA-BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah DBH yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DBH PBB adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau [Halaman 4] -4- 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. bangunan selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat DBH PPh adalah DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang pemungutannya bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang selanjutnya disebut DBH Kehutanan adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disebut DBH IIUPH adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut DBH PSDH adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan provisi sumber daya hutan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut DBH Migas adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut DBH Minerba adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam iuran tetap dan iuran produksi pertambangan mineral dan batubara. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi yang selanjutnya disebut DBH Pabum adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam iuran tetap, iuran produksi, dan bersumber dari setoran bagian pemerintah pusat atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi. [Halaman 5] -525. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan yang selanjutnya disebut DBH Perikanan adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. 26. Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban pemerintah pusat yang penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN. 27. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan adalah kabupaten/kota yang berada pada provinsi yang sama dengan kabupaten/kota penghasil. 28. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 30. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. 31. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. 32. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama. 33. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyaluran DBH. 34. Laporan Realisasi Penggunaan yang selanjutnya disingkat LRP adalah laporan yang berisi data realisasi anggaran dan keluaran kegiatan dalam rancangan kegiatan dan penganggaran atau rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus DBH yang ditentukan penggunaannya masing-masing Daerah yang bersumber dari DBH yang ditentukan penggunaannya dan/atau Sisa DBH yang ditentukan penggunaannya, serta DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 35. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyaluran DBH. 36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. [Halaman 6] -637. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi (permukaan bumi, tanah, perairan, tubuh bumi) dan/atau bangunan (konstruksi tetap di atasnya) yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi/sosial bagi pemiliknya. 38. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 39. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 40. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 41. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 43. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 44. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BUN. 45. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. 46. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah [Halaman 7] -7- 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari PPA BUN, yang disusun menurut BA BUN. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah tahunan yang disusun oleh KPA BUN. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat RKP adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH dan/atau DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah yang masih bebas digunakan untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan Daerah yang dihitung dengan mengurangkan seluruh pendapatan Daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib antara lain belanja pegawai dan belanja wajib lainnya. Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi adalah selisih lebih antara DBH DR yang telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan realisasi penggunaan DBH DR yang telah dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan Daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN [Halaman 8] -8- 57. 58. 59. 60. 61. (1) (2) (3) (4) (5) selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pasal 2 DBH yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. DBH Pajak, meliputi: 1. DBH PPh; 2. DBH PBB; dan 3. DBH CHT. b. DBH SDA, meliputi: 1. DBH Migas; 2. DBH Minerba; 3. DBH Pabum; 4. DBH Kehutanan; dan 5. DBH Perikanan. DBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 termasuk tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus. DAU terdiri atas: a. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan b. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. bagian DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah; dan b. bagian DAU untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah. Bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan untuk: a. mendukung penggajian PPPK Daerah; [Halaman 9] -9b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan c. kegiatan lainnya. BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pasal 3 Dalam rangka pengelolaan DBH dan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri selaku pengguna anggaran BUN pengelola TKD menetapkan: a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD; b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum; c. Direktur Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD; dan d. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DBH dan/atau DAU. Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum. Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. Pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum: a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran tidak dapat melaksanakan tugas. Penunjukan: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau [Halaman 10] - 10 - (8) (1) (2) b. Pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN. Dalam hal terjadi perubahan atas pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 4 KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan/atau DAU kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung; b. menyusun RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait; c. menyampaikan RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu; d. menandatangani RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD; e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pengelolaan dana transfer umum kepada Pemimpin PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun DIPA BUN untuk DBH dan DAU; g. menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah dengan memperhatikan prakiraan maju dan aspek lain sesuai dengan karakteristik BA BUN Pengelola Dana Transfer Umum; h. menyusun dan/atau menyampaikan rekomendasi penyaluran, pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran kembali TKD untuk DBH dan DAU yang tidak ditentukan penggunaanya kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD; i. menyusun target pencapaian keluaran (output) DBH dan pemantauan realisasi pencapaian keluaran (output) DBH yang ditentukan penggunaannya; dan j. menyusun target pencapaian keluaran (output) DAU dan pemantauan realisasi pencapaian keluaran (output) DAU yang ditentukan penggunaannya. Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: [Halaman 11] - 11 - (3) a. menyampaikan laporan realisasi penyaluran DBH dan DAU kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui sistem informasi yang terintegrasi; b. menyusun proyeksi penyaluran DBH dan DAU sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui aplikasi cash planning information network; c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan pencapaian target dan realisasi keluaran/output DAU yang ditentukan penggunaannya melalui sistem informasi yang terintegrasi; e. menyelesaikan permasalahan dan/atau kendala dalam penyaluran dengan menerapkan prinsip efektivitas dan akuntabilitas; dan f. melakukan koordinasi terkait penyaluran DAU dengan KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM; b. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DBH dan DAU sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD; c. melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran DBH dan DAU; d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya; f. melaksanakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya; g. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran, pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; h. melaksanakan penyaluran, pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran dan/atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum untuk DBH dan/atau DAU; i. menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DBH dan/atau DAU, laporan penyerapan, dan capaian keluaran (output) atas pelaksanaan DAU yang ditentukan penggunaannya kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Koordinator KPA BUN [Halaman 12] - 12 - (4) Penyaluran TKD menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran DBH dan DAU; dan j. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran DBH dan DAU melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan dan proyeksi penyaluran TKD. Pasal 5 Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DBH dan DAU oleh Pemerintah Daerah. BAB III INDIKASI KEBUTUHAN DANA (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 6 KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD. Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari. Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan: a. alokasi DBH pada APBN tahun anggaran sebelumnya; b. perkembangan realisasi DBH 1 (satu) tahun terakhir; c. perkiraan penerimaan pajak dan PNBP yang dibagihasilkan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau d. Kurang Bayar DBH/Lebih Bayar DBH tahun-tahun sebelumnya. Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan: a. prakiraan maju anggaran BUN; b. hasil evaluasi atas kinerja DAU tahun sebelumnya; c. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; [Halaman 13] - 13 - (6) (7) d. kemampuan keuangan negara; e. pagu TKD secara keseluruhan; dan f. target pembangunan nasional. Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan alokasi DBH dan DAU. BAB IV Dana Bagi Hasil Pajak Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Paragraf 1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (1) (2) (3) (4) Pasal 7 Dalam rangka penghitungan alokasi DBH PPh, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data dasar perhitungan, meliputi: a. realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun anggaran sebelumnya; b. realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 tahun anggaran sebelumnya; dan c. indikator capaian kinerja optimalisasi penerimaan pajak, yang dirinci menurut Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan realisasi penerimaan atas PPh berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data realisasi penerimaan berdasarkan tempat kegiatan usaha pemberi kerja. Dalam hal: a. data realisasi penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b belum tersedia, digunakan data perkiraan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran; b. data perkiraan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum tersedia, digunakan data realisasi penerimaan tahun terakhir yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak; c. indikator capaian kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, digunakan indikator kinerja berupa ketersediaan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. [Halaman 14] - 14 (5) (6) (7) (8) Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Pasal 8 Berdasarkan hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PPh. Pasal 9 Alokasi DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen); dan c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen). (1) (2) (3) (4) (1) (2) Pasal 10 Alokasi DBH PPh dihitung berdasarkan: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH PPh berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Alokasi DBH PPh berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Alokasi DBH PPh berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 11 Alokasi DBH PPh berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dihitung berdasarkan nilai capaian kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. Perhitungan alokasi DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: [Halaman 15] - 15 - (3) (4) (5) (6) Kategori Kinerja Nilai Kinerja (x) Persentase terhadap alokasi kinerja dalam Pasal 10 ayat (3) Tidak Berkinerja x=0 0% Sangat Rendah 0 < x < 20 20% Rendah 20 < x < 40 40% Sedang 40 < x < 60 60% Baik 60 < x < 80 80% Sangat Baik x>80 100% Tata cara perhitungan nilai capaian kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam hal perhitungan berdasarkan nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, perhitungan alokasi DBH PPh berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dihitung berdasarkan ketersediaan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Perhitungan alokasi DBH PPh berdasarkan ketersediaan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Persentase Kategori terhadap alokasi Uraian Kinerja kinerja dalam Pasal 10 ayat (3) Tidak Memiliki perjanjian kerja sama Tidak optimalisasi 0% Berkinerja pemungutan pajak pusat dan pajak daerah Memiliki perjanjian kerja sama Berkinerja optimalisasi 100% pemungutan pajak pusat dan pajak daerah Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH PPh berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) dengan alokasi kinerja DBH PPh yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. [Halaman 16] - 16 - (1) (2) (3) (4) Pasal 12 Hasil penghitungan alokasi DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undangundang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH PPh dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH PPh melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH PPh menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Paragraf 2 Data Dasar Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (1) (2) (3) (4) Pasal 13 Dalam rangka perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH PPh, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data dasar penghitungan meliputi: a. realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun anggaran sebelumnya; dan b. realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 tahun anggaran sebelumnya, untuk setiap Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final. Berdasarkan data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Konfirmasi data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Data dasar penghitungan yang dituangkan dalam berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar DBH PPh dan Lebih Bayar DBH PPh. [Halaman 17] - 17 Bagian Kedua Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Paragraf 1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 14 Dalam rangka penghitungan alokasi DBH PBB, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data dasar perhitungan, meliputi: a. realisasi penerimaan PBB tahun anggaran sebelumnya; dan b. indikator capaian kinerja optimalisasi penerimaan pajak, yang dirinci menurut Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Realisasi penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penerimaan: a. PBB sektor perkebunan; b. PBB sektor perhutanan; c. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi; d. PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi; e. PBB sektor pertambangan mineral atau batubara; dan f. PBB sektor lainnya. Penerimaan PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan: a. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari areal daratan (onshore); b. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore); dan c. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari tubuh bumi. Penerimaan PBB sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci berdasarkan: a. PBB sektor minyak bumi dan gas bumi yang ditanggung Pemerintah; dan b. PBB sektor minyak bumi dan gas bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi. Dalam hal: a. data realisasi penerimaan PBB tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, digunakan data perkiraan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; b. data perkiraan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum tersedia, digunakan data realisasi penerimaan tahun terakhir yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan c. indikator capaian kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, digunakan indikator kinerja berupa ketersediaan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. [Halaman 18] - 18 (6) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, data perkiraan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, atau data realisasi penerimaan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b telah diperhitungkan dengan biaya operasional pemungutan PBB. (7) Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pajak. (9) Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. (10) Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Pasal 15 Berdasarkan hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PBB. Pasal 16 Alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah dan dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen); b. kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen); dan c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen). (1) (2) (3) (4) (1) Pasal 17 Alokasi DBH PBB dihitung berdasarkan: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH PBB berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Alokasi DBH PBB berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Alokasi DBH PBB berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 18 Alokasi DBH PBB berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dihitung berdasarkan nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b. [Halaman 19] - 19 (2) Perhitungan alokasi DBH PBB berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai Kinerja (x) Persentase terhadap alokasi kinerja dalam Pasal 17 ayat (3) x=0 0% 0 < x < 20 20% Rendah 20 < x < 40 40% Sedang 40 < x < 60 60% Baik 60 < x < 80 80% Sangat Baik x>80 100% Kategori Kinerja Tidak Berkinerja Sangat Rendah (3) (4) (5) Tata cara perhitungan nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam hal perhitungan berdasarkan nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, perhitungan alokasi DBH PBB berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dihitung berdasarkan ketersediaan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c. Perhitungan alokasi DBH PBB berdasarkan ketersediaan perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Kategori Kinerja (6) Uraian Persentase terhadap alokasi kinerja dalam Pasal 17 ayat (3) Tidak Memiliki perjanjian kerja Tidak sama optimalisasi 0% Berkinerja pemungutan pajak pusat dan pajak daerah Memiliki perjanjian kerja sama optimalisasi Berkinerja 100% pemungutan pajak pusat dan pajak daerah Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH PBB berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) dengan alokasi DBH PBB yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) [Halaman 20] - 20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 19 Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan PBB pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari areal daratan (onshore) dan PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi dirinci menurut letak dan kedudukan objek pajak; dan b. PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore) dan PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi tubuh bumi dirinci menurut kabupaten dan kota yang dihitung dengan menggunakan formula, untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. untuk PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula: {(20%×rasio Jumlah Penduduk) + (15%×rasio Luas Wilayah) + PBB per = (65%×rasio lifting Migas)} × (PBB kab/kota Migas offshore dan PBB Migas tubuh bumi) b. untuk PBB sektor minyak bumi dan gas bumi yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi menggunakan formula: PBB per rasio lifting Migas × (PBB Migas = kab/kota offshore dan PBB Migas tubuh bumi) Penghitungan PBB sektor minyak bumi dan gas bumi dari areal perairan lepas pantai (offshore) dan PBB sektor minyak bumi dan gas bumi dari tubuh bumi setiap kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari PBB sektor minyak bumi dan gas bumi yang ditanggung Pemerintah ditetapkan sebagai berikut: a. 10% (sepuluh persen) menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan b. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi PBB sektor minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran sebelumnya. Data jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang digunakan dalam penghitungan DAU untuk tahun anggaran berkenaan. Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi jumlah penduduk [Halaman 21] - 21 - (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) setiap kabupaten atau kota dengan total jumlah penduduk nasional. Rasio luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas wilayah setiap kabupaten atau kota dengan total luas wilayah nasional. Rasio lifting minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membagi lifting minyak bumi dan gas bumi setiap kabupaten dan kota penghasil dengan total lifting minyak bumi dan gas bumi seluruh kabupaten dan kota penghasil. Data lifting minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan data realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi tahun sebelumnya dari kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam hal data realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. Pasal 20 Hasil penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undangundang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH PBB dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH PBB menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH PBB menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH PBB melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH PBB menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Paragraf 2 Data Dasar Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (1) (2) (3) Pasal 21 Dalam rangka perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH PBB, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi penerimaan PBB tahun anggaran sebelumnya untuk setiap Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final. Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan biaya operasional pemungutan PBB. Berdasarkan data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan [Halaman 22] - 22 - (4) (5) Keuangan melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Konfirmasi data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Data dasar penghitungan sesuai dengan berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH PBB. Bagian Ketiga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Paragraf 1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (1) (2) (3) (4) Pasal 22 Dalam rangka penghitungan alokasi DBH CHT, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data dasar perhitungan DBH CHT, meliputi: a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di dalam negeri tahun anggaran sebelumnya; b. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di dalam negeri tahun anggaran sebelumnya yang dirinci menurut kabupaten/kota; dan c. nilai capaian kinerja cukai tahun anggaran sebelumnya yang dirinci menurut provinsi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian menyampaikan data dasar perhitungan DBH CHT, meliputi: a. data rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang dirinci menurut Daerah; dan b. nilai capaian kinerja tembakau tahun anggaran sebelumnya yang dirinci menurut provinsi, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan data nilai capaian kinerja kesehatan tahun anggaran sebelumnya yang dirinci menurut provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Juli. Nilai capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) paling rendah sebesar 0 (nol) dan paling tinggi sebesar 5 (lima), dengan ketentuan: Nilai Capaian Kinerja Kategori Kinerja (x) Tidak Berkinerja x=0 Sangat Rendah 0 < x <1 Rendah 1<x<2 [Halaman 23] - 23 Sedang 2<x<3 Baik 3<x<4 Sangat Baik 4<x<5 (5) Dalam hal realisasi penerimaan CHT tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b belum tersedia, penghitungan alokasi DBH CHT menggunakan data perkiraan realisasi penerimaan CHT sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. (6) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) belum diterima, digunakan data tahun terakhir yang disampaikan oleh unit penyedia data. (7) Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau data perkiraan realisasi penerimaan CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada unit penyedia data. (9) Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. (10) Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. (11) Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai data dasar perhitungan alokasi DBH CHT. (1) (2) (3) (4) (1) Pasal 23 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan pagu DBH CHT nasional sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a. Pagu DBH CHT Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung besaran pagu DBH CHT se-provinsi dengan formula: {(60%×Bobot Cukai) + (40%×Bobot Alokasi DBH CHT = Tembakau)} × Pagu DBH CHT se-provinsi Nasional Bobot cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan agregat realisasi se-provinsi dibagi dengan agregat realisasi nasional dari data realisasi penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b. Bobot tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan agregat rata-rata produksi tembakau kering se-provinsi dibagi dengan agregat rata-rata produksi tembakau kering nasional dari data rata-rata produksi tembakau kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a. Pasal 24 Alokasi DBH CHT se-provinsi dihitung berdasarkan: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja se-provinsi. [Halaman 24] - 24 (2) (3) (4) (1) (2) Alokasi DBH CHT se-provinsi berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu DBH CHT se-provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). Alokasi DBH CHT se-provinsi berdasarkan kinerja se-provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut alokasi kinerja ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu DBH CHT se-provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada provinsi yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 25 Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) terdiri atas: a. kinerja cukai berdasarkan nilai capaian kinerja cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c; b. kinerja tembakau berdasarkan nilai capaian kinerja tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b; c. kinerja kesehatan berdasarkan nilai capaian kinerja kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); d. kinerja pelaporan berdasarkan nilai capaian penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT; dan/atau e. kinerja penyerapan berdasarkan nilai capaian penurunan sisa DBH CHT yang masih terdapat di RKUD. Kinerja pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Kategori Kinerja Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Nilai Tidak Berkinerja tidak menyampaikan laporan 0 Sedang Baik Menyampaikan: 1. Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya; 2. Laporan Realisasi Periode I; atau 3. Laporan Realisasi Periode II Menyampaikan: 1. Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya; 2. Laporan Realisasi Periode I; dan 3. Laporan Realisasi Periode II 1 2 [Halaman 25] - 25 (3) Kinerja penyerapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Kategori Kinerja (4) (5) (1) Penurunan Sisa DBH CHT yang masih terdapat di RKUD (x) Nilai Tidak Berkinerja x < 0% 0 Sangat Rendah 0% < x < 20% 1 Rendah 20% < x < 40% 2 Sedang 40% < x < 60% 3 Baik 60% < x < 80% 4 Sangat Baik x >80% 5 Alokasi kinerja se-provinsi dihitung sesuai dengan peringkat se-provinsi berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: Persentase terhadap alokasi kinerja dalam Pasal 24 ayat (3) Kategori Kinerja Urutan se-provinsi berdasarkan Nilai Kinerja Tidak Berkinerja Sangat Rendah Rendah Tidak diperingkat nilai kinerja = 0 (nol) Kuintil pertama (nilai kinerja terendah) Kuintil kedua 20% Sedang Kuintil ketiga 60% 0% 40% Baik Kuintil keempat 80% Sangat Kuintil kelima (nilai 100% Baik kinerja tertinggi) Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH CHT seprovinsi berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alokasi kinerja DBH CHT se-provinsi yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. Pasal 26 Dalam rangka pembagian DBH CHT menurut provinsi dan kabupaten/kota, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data: a. realisasi penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b; b. rata-rata produksi tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a; dan c. alokasi DBH CHT se-provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepada gubernur paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah alokasi DBH CHT diinformasikan melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar dalam membagi DBH CHT kepada provinsi dan kabupaten/kota. [Halaman 26] - 26 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) Gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk kabupaten/kota penghasil berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan formula: Alokasi DBH CHT {(60%×Bobot Cukai) + kabupaten/kota = (40%×Bobot Tembakau)} × penghasil Alokasi DBH CHT se-provinsi Bobot cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi kabupaten/kota dibagi dengan agregat realisasi se-provinsi dari data penerimaan CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Bobot tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata produksi tembakau kering kabupaten/kota dibagi dengan agregat rata-rata produksi tembakau kering se-provinsi dari data rata-rata produksi tembakau kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Selain berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembagian DBH CHT kepada provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh gubernur, dapat mempertimbangkan karakteristik daerah penerima alokasi DBH CHT dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bea Cukai dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Gubernur membagi alokasi DBH CHT untuk provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan perbandingan: a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen); b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen). Alokasi DBH CHT untuk kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dihitung secara merata atau dapat mempertimbangkan variabel yang ditetapkan dalam keputusan gubernur. Perhitungan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam surat gubernur dan diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 27 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas perhitungan alokasi DBH CHT untuk provinsi dan kabupaten/kota yang disampaikan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8). Dalam hal hasil evaluasi atas perhitungan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan persetujuan perhitungan alokasi DBH CHT kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penyusunan RKP DBH CHT. [Halaman 27] - 27 (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) Dalam hal: a. hasil evaluasi atas perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. gubernur tidak menyampaikan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8); atau c. gubernur tidak menyampaikan perhitungan alokasi secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi menurut provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penyusunan RKP DBH CHT. Berdasarkan perhitungan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur menetapkan keputusan gubernur mengenai alokasi DBH CHT menurut provinsi/kabupaten/kota. Pasal 28 Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri mengenai rincian alokasi DBH CHT menurut provinsi dan kabupaten/kota. Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan November. Dalam hal: a. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima sampai dengan hari kerja terakhir bulan November; b. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan/atau c. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan perhitungan alokasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Menteri menggunakan perhitungan alokasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) untuk menyusun Peraturan Menteri mengenai rincian alokasi DBH CHT menurut provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan. Pasal 29 Hasil penghitungan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undang- [Halaman 28] - 28 - (2) (3) (4) undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH CHT dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH CHT menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH CHT menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH CHT menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Paragraf 2 Data Dasar Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (1) (2) (3) (4) Pasal 30 Dalam rangka perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH CHT, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data dasar penghitungan berupa data realisasi penerimaan CHT tahun anggaran sebelumnya untuk setiap kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan asersi final disepakati. Berdasarkan data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Konfirmasi data dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Data dasar penghitungan sesuai dengan berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar DBH CHT dan Lebih Bayar DBH CHT. Bagian Keempat Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak (1) Pasal 31 DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan periode penyaluran sebagai berikut: a. bulan Januari sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pagu alokasi; b. bulan Februari sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pagu alokasi; c. bulan April sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu alokasi; [Halaman 29] - 29 - (2) (1) (2) (3) (4) (5) d. bulan Juni sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi; e. bulan Agustus sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi; f. bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi; dan g. bulan November sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya. Penyaluran DBH PPh dan DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan periode penyaluran sebagai berikut: a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi, paling cepat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan; b. tahap II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi, paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap I; c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi, paling cepat pada bulan Maret tahun anggaran berjalan; d. tahap IV sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi, paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap III; dan e. tahap V sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya, paling cepat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH CHT tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa: a. LRP DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan b. RKP DBH CHT tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH CHT tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa LRP DBH CHT periode I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan realisasi minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai RKP/RKP Perubahan tahun anggaran berjalan; LRP DBH CHT periode I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi laporan realisasi RKP sampai dengan penyaluran tahap II. Penyaluran DBH CHT tahap V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa LRP DBH CHT periode II tahun anggaran berjalan untuk penyaluran tahap V, yang menunjukkan realisasi minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai RKP/RKP Perubahan tahun anggaran berjalan. [Halaman 30] - 30 (6) (7) (1) (2) (1) (2) (3) (4) LRP DBH CHT periode II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi laporan realisasi RKP sampai dengan penyaluran tahap IV. Dalam hal Daerah tidak menerima alokasi DBH CHT pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima RKP DBH CHT tahun anggaran berjalan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 33 RKP dan LRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disusun dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SIKD atau sarana elektronik lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. RKP dan LRP yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyaluran, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi DBH CHT. Pasal 34 Dalam hal Daerah menerima alokasi DBH PPh dan DBH PBB kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyaluran dilakukan sekaligus pada bulan Januari. Penyaluran DBH PPh dan DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa syarat salur. Dalam hal Daerah menerima alokasi DBH CHT kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyaluran dilakukan sekaligus setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima: a. SPTJM dari Kepala Daerah; dan b. LRP DBH CHT tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Daerah tidak menerima alokasi DBH CHT pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima SPTJM DBH CHT tahun anggaran berjalan bagi provinsi dan kabupaten/kota. BAB V Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Bagian Kesatu Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Paragraf 1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (1) Pasal 35 Data dasar perhitungan alokasi DBH Migas meliputi: a. realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran sebelumnya untuk setiap Daerah Penghasil; b. penetapan Daerah Penghasil minyak bumi dan gas bumi; c. penetapan Daerah Pengolah minyak bumi dan gas bumi; [Halaman 31] - 31 - (2) (3) (4) (5) (6) d. Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Penghasil; dan e. indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan lingkungan hidup dan dapat didukung data kinerja lainnya. Dalam hal data realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, digunakan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan data dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, penetapan Daerah Penghasil, dan penetapan Daerah Pengolah; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung tahun anggaran berkenaan; dan c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan lingkungan hidup, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan PBB sektor minyak bumi dan gas bumi yang dirinci setiap KKKS sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan Juli. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menyampaikan data: a. estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS; dan b. estimasi reimbursement pajak pertambahan nilai setiap KKKS sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan Juli. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data perkiraan PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi setiap KKKS yang sudah memperhitungkan faktor pengurang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. [Halaman 32] - 32 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Pasal 36 Dalam rangka penyediaan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan: a. kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan penghitungan perkiraan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun berjalan; dan b. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan perkiraan distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS tahun anggaran berkenaan. Data perkiraan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Penghitungan perkiraan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rekonsiliasi data antara kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral bersama Daerah Penghasil dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan data rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Dalam hal data rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati, data tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rapat konfirmasi data dasar perhitungan alokasi DBH Migas. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan perkiraan distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama bulan Juli. Perkiraan distribusi revenue dan entitlement Pemerintah untuk minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan menurut jenis minyak bumi setiap KKKS tahun anggaran berjalan. Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perkiraan distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi setiap KKKS penghasil dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal 37 Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud [Halaman 33] - 33 - (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) dalam Pasal 35 ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/pimpinan lembaga. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai data dasar perhitungan alokasi DBH Migas. Pasal 38 Perhitungan alokasi DBH Migas menurut: a. provinsi penghasil; b. provinsi yang bersangkutan; c. kabupaten/kota penghasil; d. kabupaten/kota pengolah; e. kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil; dan f. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, berdasarkan persentase yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi DBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH Migas berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Migas berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Migas berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 39 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Migas menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data: a. penetapan Daerah penghasil, penetapan Daerah pengolah, dan Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah penghasil; dan b. realisasi PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran sebelumnya atau perkiraan realisasi PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi sampai dengan akhir [Halaman 34] - 34 - (2) (3) (4) (5) (6) tahun anggaran sebelumnya setiap Daerah penghasil tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), penghitungan alokasi DBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data perhitungan alokasi tahun sebelumnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, diberikan alokasi tambahan DBH Migas. DBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Provinsi Aceh: a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP sumber daya alam minyak bumi setiap Daerah Penghasil di wilayah Provinsi Aceh termasuk tambahan DBH minyak bumi dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP sumber daya alam gas bumi setiap Daerah Penghasil di wilayah Provinsi Aceh termasuk tambahan DBH gas bumi dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Provinsi Papua Barat meliputi: a. 54,5% (lima puluh empat koma lima persen) dari PNBP sumber daya alam minyak bumi setiap Daerah Penghasil di wilayah Provinsi Papua Barat, sehingga mencapai angka persentase sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP sumber daya alam minyak bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) dari PNBP sumber daya alam gas bumi setiap Daerah Penghasil di wilayah Provinsi Papua Barat, sehingga mencapai angka persentase sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP sumber daya alam gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Provinsi Papua Barat Daya meliputi: a. 54,5% (lima puluh empat koma lima persen) dari PNBP sumber daya alam minyak bumi setiap Daerah Penghasil di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga mencapai angka persentase sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP sumber daya alam minyak bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) dari PNBP sumber daya alam gas bumi setiap Daerah penghasil di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga mencapai angka persentase sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari PNBP SDA gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Halaman 35] - 35 - (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) Pasal 40 Penghitungan alokasi DBH Migas bagi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat eksternalitas negatif yang dialami oleh Daerah. Perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Menteri dapat menggunakan data indeks lingkungan hidup atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan data indeks lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, penghitungan alokasi DBH Migas untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil dilakukan dengan cara dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Pasal 41 Penghitungan alokasi DBH Migas kepada Daerah Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan data kapasitas terpasang pada setiap fasilitas pengolahan menurut kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam hal terdapat fasilitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, penghitungan alokasi DBH Migas kepada Daerah Pengolah dilakukan berdasarkan data lainnya yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal data lainnya yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, besaran alokasi DBH Migas untuk kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota yang menjadi lokasi fasilitas pengolahan dimaksud. Pasal 42 Alokasi DBH Migas berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dihitung berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan dan dapat didukung kinerja lainnya. [Halaman 36] - 36 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran sebelumnya. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari kementerian teknis lainnya yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Penetapan kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilimpahkan Menteri dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal perhitungan berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan dan kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan, perhitungan alokasi kinerja DBH minyak bumi dan gas bumi dihitung berdasarkan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Alokasi DBH Migas berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Kategori Kinerja Rentang Nilai Persentase terhadap alokasi kinerja dalam Pasal 38 ayat (4) Tidak berkinerja 0 0% Sangat Rendah 0 < x < 20 20% Rendah 20 ≤ x < 40 40% Sedang 40 ≤ x < 60 Baik 60 ≤ x < 80 60% 80% Sangat Baik 80 ≤ x ≤100 100% (9) Uraian atas kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penentuan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga penyedia data lainnya yang berwenang. (10) Uraian atas kategori kinerja dan tata cara penentuan kategori kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. (11) Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH Migas berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi DBH Migas yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; [Halaman 37] - 37 b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. (1) (2) (3) (4) Pasal 43 Hasil penghitungan alokasi DBH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH Migas dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH Migas menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH Migas menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH Migas melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH Migas menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Paragraf 2 Data Dasar Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (1) (2) Pasal 44 Dalam rangka penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Migas, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan data dasar perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Migas: a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan data realisasi lifting dan gross revenue minyak bumi dan gas bumi setiap Daerah Penghasil; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan penetapan atas perubahan data Daerah Penghasil dan/atau Daerah Pengolah SDA minyak bumi dan gas bumi; c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan perubahan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung yang dirinci menurut Daerah pada tahun anggaran berkenaan; d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi setiap KKKS; dan e. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup setiap Daerah, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final disepakati. Realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah [Halaman 38] - 38 - (3) (4) (5) (6) (7) (8) memperhitungkan faktor pengurang maupun nilai peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi energi yang dapat dikenakan terhadap kenaikan PNBP minyak bumi dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait berdasarkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait. Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga terkait. Konfirmasi data realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Data realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sesuai berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Migas. Bagian Kedua Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara Paragraf 1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara (1) (2) (3) Pasal 45 Data dasar perhitungan alokasi DBH Minerba meliputi: a. realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara tahun anggaran sebelumnya untuk setiap Daerah Penghasil; b. penetapan Daerah Penghasil mineral dan batubara; c. penetapan Daerah Pengolah mineral dan batubara; d. Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Penghasil; dan e. indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup dan dapat didukung data kinerja lainnya. Dalam hal data realisasi PNBP SDA mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, digunakan data perkiraan realisasi PNBP SDA mineral dan batubara sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2): [Halaman 39] - 39 a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan data dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil PNBP sumber daya alam mineral dan batubara, penetapan Daerah Penghasil, dan penetapan Daerah Pengolah; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung tahun anggaran berkenaan; c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian menyampaikan data Daerah Pengolah selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan d. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan lingkungan hidup, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 46 Dalam rangka penyediaan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara yang dibagihasilkan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan penghitungan perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara dengan mempertimbangkan realisasi setiap Daerah dan menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penghitungan perkiraan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral bersama Daerah Penghasil dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal penyediaan data perkiraan realisasi PNBP SDA mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditentukan batas wilayahnya, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan data rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Dalam hal data rekonsiliasi sebagaimana ayat (4) telah disepakati, data tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rapat konfirmasi data dasar perhitungan alokasi DBH Minerba. [Halaman 40] - 40 - (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) Pasal 47 Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai data dasar perhitungan alokasi DBH Minerba. Pasal 48 Perhitungan alokasi DBH Minerba menurut: a. provinsi penghasil; b. provinsi yang bersangkutan; c. kabupaten/kota penghasil; d. kabupaten/kota pengolah; e. kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil; dan f. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, berdasarkan persentase yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi DBH Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH Minerba berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Minerba berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Minerba berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 49 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Minerba menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data: a. penetapan Daerah Penghasil, penetapan Daerah Pengolah, dan Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Penghasil; dan [Halaman 41] - 41 - (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (1) b. realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara tahun anggaran sebelumnya atau perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya setiap Daerah Penghasil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), penghitungan alokasi DBH Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data perhitungan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Minerba menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota atas dasar PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan data penetapan Daerah Penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 50 Penghitungan alokasi DBH Minerba bagi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat eksternalitas negatif yang dialami oleh Daerah. Perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Menteri dapat menggunakan data indeks lingkungan hidup atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan data indeks lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, penghitungan alokasi DBH Minerba untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil dilakukan dengan cara dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Pasal 51 Penghitungan alokasi DBH Minerba kepada Daerah Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan data kapasitas terpasang pada setiap fasilitas pengolahan menurut kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau menteri [Halaman 42] - 42 - (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian. Dalam hal terdapat fasilitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, penghitungan alokasi dilakukan berdasarkan data lainnya yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal data lainnya yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, besaran alokasi DBH Minerba untuk kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota yang menjadi lokasi fasilitas pengolahan dimaksud. Pasal 52 Alokasi DBH Minerba berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dihitung berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan dan dapat didukung kinerja lainnya. Kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran sebelumnya. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari kementerian teknis lainnya yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Penetapan kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal perhitungan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan, perhitungan alokasi kinerja DBH Minerba dihitung berdasarkan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Alokasi DBH Minerba berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: [Halaman 43] - 43 - Kategori Kinerja Rentang Nilai Persentase terhadap alokasi kinerja dalam Pasal 48 ayat (4) Tidak berkinerja 0 0% Sangat Rendah 0 < x < 20 20% Rendah 20 ≤ x < 40 40% Sedang 40 ≤ x < 60 60% Baik 60 ≤ x < 80 80% Sangat Baik 80 ≤ x ≤100 100% (9) Uraian atas kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penentuan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga penyedia data lainnya yang berwenang. (10) Uraian atas kategori kinerja dan tata cara penentuan kategori kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. (11) Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH Minerba berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi kinerja DBH Minerba yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. (1) (2) (3) (4) Pasal 53 Hasil penghitungan alokasi DBH Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH Minerba dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH Minerba menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH Minerba menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH Minerba melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH Minerba menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. [Halaman 44] - 44 Paragraf 2 Data Dasar Perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pasal 54 Dalam rangka penghitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Minerba, menteri/pimpinan lembaga terkait menyampaikan data dasar perhitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Minerba: a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan data realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara setiap Daerah penghasil; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan penetapan atas perubahan data Daerah penghasil dan/atau Daerah Pengolah sumber daya alam mineral dan batubara; c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan perubahan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung yang dirinci menurut Daerah tahun anggaran berkenaan; d. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian menyampaikan perubahan data Daerah Pengolah sumber daya alam mineral dan batubara selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan e. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup setiap Daerah, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final disepakati. Realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan nilai peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi energi yang dapat dikenakan terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam mineral dan batubara berupa iuran produksi/royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait berdasarkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait. Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga terkait. Konfirmasi data realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. [Halaman 45] - 45 (8) Data realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Minerba. Bagian Ketiga Dana Bagi Hasil Panas Bumi Paragraf 1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Panas Bumi (1) (2) (3) (4) Pasal 55 Data dasar perhitungan alokasi DBH Pabum meliputi: a. realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi tahun anggaran sebelumnya untuk setiap Daerah Penghasil; b. penetapan Daerah Penghasil panas bumi; c. penetapan Daerah Pengolah panas bumi; d. Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Penghasil; dan e. indikator kinerja Pemerintah Daerah berupa pemeliharaan lingkungan hidup dan dapat didukung data kinerja lainnya. Dalam hal data realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, digunakan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan data dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil PNBP sumber daya alam panas bumi, penetapan Daerah Penghasil, dan penetapan Daerah Pengolah; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung tahun anggaran berkenaan; dan c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan lingkungan hidup, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Penetapan Daerah Penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil PNBP sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk yang bersumber dari setoran bagian Pemerintah atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang mengenai panas bumi. [Halaman 46] - 46 (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan PBB sektor panas bumi sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBP sumber daya alam panas bumi kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama bulan Juli. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data perkiraan PNBP sumber daya alam panas bumi setiap pengusaha untuk setoran bagian Pemerintah yang sudah memperhitungkan data perkiraan faktor pengurang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Pasal 56 Dalam rangka penyediaan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi yang dibagihasilkan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun anggaran berjalan dan menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penghitungan perkiraan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral bersama Daerah Penghasil dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan data rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Dalam hal data rekonsiliasi sebagaimana ayat (3) telah disepakati, data tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rapat konfirmasi data dasar perhitungan alokasi DBH Pabum. Pasal 57 Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. [Halaman 47] - 47 (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai data dasar perhitungan alokasi DBH Pabum. Pasal 58 Perhitungan alokasi DBH Pabum menurut: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; c. kabupaten/kota pengolah; d. kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil; dan e. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, berdasarkan persentase yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi DBH Pabum dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sebagai berikut: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH Pabum berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH Pabum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Pabum berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH Pabum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Pabum berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 59 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Pabum menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data: a. penetapan Daerah Penghasil, penetapan Daerah Pengolah, dan Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Penghasil; b. realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi atau perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi yang bersumber dari setoran bagian Pemerintah setiap pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4); dan c. realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi atau perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi setiap Daerah Penghasil sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6). Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana [Halaman 48] - 48 - (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), penghitungan alokasi DBH Pabum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data perhitungan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Pabum menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota atas dasar PNBP sumber daya alam panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, berdasarkan data penetapan Daerah Penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil PNBP SDA panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 60 Penghitungan alokasi DBH Pabum bagi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat eksternalitas negatif yang dialami oleh Daerah. Perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Menteri dapat menggunakan data indeks lingkungan hidup atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan data indeks lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, penghitungan alokasi DBH Pabum untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil dilakukan dengan cara dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Pasal 61 Penghitungan alokasi DBH Pabum kepada Daerah Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan data kapasitas terpasang pada setiap fasilitas pengolahan menurut kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam hal terdapat fasilitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, penghitungan alokasi dilakukan berdasarkan data lainnya yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal data lainnya yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang [Halaman 49] - 49 energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, besaran alokasi DBH Pabum untuk kabupaten/kota pengolah dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota yang menjadi lokasi fasilitas pengolahan dimaksud. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pasal 62 Alokasi DBH Pabum berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dihitung berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan dan dapat didukung kinerja lainnya. Kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran sebelumnya. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari kementerian teknis lainnya yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Penetapan kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal perhitungan berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan dan kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan, perhitungan alokasi kinerja DBH Pabum dihitung berdasarkan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Alokasi DBH Pabum berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Persentase terhadap Kategori Kinerja Rentang Nilai alokasi kinerja dalam Pasal 58 ayat (4) Tidak berkinerja 0 0% Sangat Rendah 0 < x < 20 20% Rendah 20 ≤ x < 40 40% Sedang 40 ≤ x < 60 60% Baik 60 ≤ x < 80 80% Sangat Baik 80 ≤ x ≤100 100% Uraian atas kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penentuan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di [Halaman 50] - 50 bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga penyedia data lainnya yang berwenang. (10) Uraian atas kategori kinerja dan tata cara penentuan kategori kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. (11) Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH Pabum berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi kinerja DBH Pabum yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dapat digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. (1) (2) (3) (4) Pasal 63 Hasil penghitungan alokasi DBH Pabum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH Pabum dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH Pabum menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH Pabum menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH Pabum melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH Pabum menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Paragraf 2 Data Dasar Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Panas Bumi (1) Pasal 64 Dalam rangka penghitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Pabum, menteri/pimpinan lembaga terkait menyampaikan data dasar perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pabum: a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan data realisasi PNBP SDA panas bumi setiap Daerah penghasil; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menyampaikan penetapan atas perubahan data Daerah penghasil dan/atau Daerah pengolah SDA panas bumi; c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan perubahan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung yang dirinci menurut Daerah pada tahun anggaran berkenaan; [Halaman 51] - 51 - (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data realisasi PNBP SDA panas bumi setiap pengusaha; dan e. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup setiap Daerah, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final disepakati. Realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait berdasarkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait. Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga terkait. Konfirmasi data realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Data realisasi PNBP sumber daya alam panas bumi sesuai dengan berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Pabum. Bagian Keempat Dana Bagi Hasil Kehutanan Paragraf 1 Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Kehutanan (1) (2) Pasal 65 Data dasar perhitungan alokasi DBH Kehutanan meliputi: a. realisasi PNBP sumber daya alam Kehutanan tahun anggaran sebelumnya untuk setiap Daerah Penghasil; b. penetapan Daerah Penghasil kehutanan; c. Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Penghasil; dan d. indikator kinerja Pemerintah Daerah berupa pemeliharaan lingkungan hidup dan dapat didukung data kinerja lainnya. Dalam hal data realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, digunakan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. [Halaman 52] - 52 (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) Berdasarkan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan data dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil PNBP sumber daya alam kehutanan dan penetapan Daerah Penghasil; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung tahun anggaran berkenaan; dan c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan lingkungan hidup, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Pasal 66 Dalam rangka penyediaan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan yang dibagihasilkan, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penghitungan perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun anggaran berjalan dan menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penghitungan perkiraan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekonsiliasi data antara kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan bersama Daerah Penghasil dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan data rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Dalam hal data rekonsiliasi sebagaimana ayat (3) telah disepakati, data tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rapat konfirmasi data dasar perhitungan alokasi DBH Kehutanan. Pasal 67 Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. [Halaman 53] - 53 (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai data dasar perhitungan alokasi DBH Kehutanan. Pasal 68 Perhitungan alokasi DBH Kehutanan menurut: a. provinsi penghasil; b. provinsi yang bersangkutan; c. kabupaten/kota penghasil; d. kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil; dan e. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, berdasarkan persentase yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan sebagai berikut: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH Kehutanan berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Kehutanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Kehutanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 69 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Kehutanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data: a. penetapan Daerah Penghasil dan Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Penghasil; dan b. realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a atau perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya setiap Daerah Penghasil tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), penghitungan alokasi DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data perhitungan alokasi tahun anggaran sebelumnya. [Halaman 54] - 54 - (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pasal 70 Penghitungan alokasi DBH Kehutanan bagi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat eksternalitas negatif yang dialami oleh Daerah. Perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Menteri dapat menggunakan data indeks lingkungan hidup atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal hasil perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan data indeks lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, penghitungan alokasi DBH Kehutanan untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil dilakukan dengan cara dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Pasal 71 Alokasi DBH Kehutanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) dihitung berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan dan dapat didukung kinerja lainnya. Kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran sebelumnya. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari kementerian teknis lainnya yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling pada tanggal 15 Juli. Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Penetapan kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal perhitungan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan, perhitungan alokasi kinerja DBH Kehutanan dihitung berdasarkan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada tahun anggaran sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Halaman 55] - 55 (8) Alokasi DBH Kehutanan berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Persentase terhadap Rentang Kategori Kinerja alokasi kinerja dalam Nilai Pasal 68 ayat (4) Tidak berkinerja 0 0% Sangat Rendah 0 < x < 20 20% Rendah 20 ≤ x < 40 40% Sedang 40 ≤ x < 60 60% Baik 60 ≤ x < 80 80% Sangat Baik 80 ≤ x ≤100 100% (9) Uraian atas kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penentuan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga penyedia data lainnya yang berwenang. (10) Uraian atas kategori kinerja dan tata cara penentuan kategori kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. (11) Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH Kehutanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alokasi kinerja DBH Kehutanan yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) dapat digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. (1) (2) (3) (4) Pasal 72 Hasil penghitungan alokasi DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH Kehutanan dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH Kehutanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH Kehutanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH Kehutanan melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH Kehutanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. [Halaman 56] - 56 Paragraf 2 Data Dasar Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Kehutanan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pasal 73 Dalam rangka penghitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Kehutanan, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan data dasar perhitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Kehutanan: a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan data realisasi PNBP kehutanan setiap Daerah Penghasil; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan perubahan data batas wilayah dan Daerah Berbatasan Langsung yang dirinci menurut Daerah tahun anggaran berkenaan; dan c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup setiap Daerah, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final disepakati. Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait berdasarkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait. Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga terkait. Konfirmasi data realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Data realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan sesuai dengan berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Kehutanan. Bagian Kelima Dana Bagi Hasil Perikanan Paragraf 1 Pengalokasian Dana Bagi Hasil Perikanan (1) Pasal 74 Data dasar perhitungan alokasi DBH Perikanan meliputi: a. realisasi PNBP sumber daya alam perikanan tahun anggaran sebelumnya; b. luas wilayah laut; dan [Halaman 57] - 57 - (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) c. indikator kinerja pemerintah Daerah berupa pemeliharaan lingkungan hidup dan dapat didukung data kinerja lainnya. Dalam hal data realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, digunakan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan data dasar penghitungan PNBP sumber daya alam perikanan; b. menteri/pimpinan lembaga yang berwenang terkait penentuan luas wilayah menyampaikan data luas wilayah laut; dan c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indikator kinerja Pemerintah Daerah terkait pemeliharaan lingkungan hidup, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada pada tanggal 15 Juli. Pasal 75 Dalam rangka penyediaan data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam perikanan yang dibagihasilkan, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan penghitungan perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam perikanan dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun anggaran berjalan dan menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penghitungan perkiraan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi data antara kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bersama Daerah serta dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan data rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masing-masing instansi. Dalam hal data rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, data tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rapat konfirmasi data dasar perhitungan alokasi DBH Perikanan. Pasal 76 Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan/atau perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sampai dengan akhir tahun [Halaman 58] - 58 - (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2). Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Hasil konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai data dasar perhitungan alokasi DBH Perikanan. Pasal 77 Perhitungan alokasi DBH Perikanan menurut: a. kabupaten/kota di seluruh Indonesia; dan b. provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, dengan mempertimbangan luas wilayah laut, berdasarkan persentase yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi DBH Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. persentase bagi hasil; dan b. kinerja Pemerintah Daerah. Alokasi DBH Perikanan berdasarkan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi DBH Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Perikanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi DBH Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Alokasi DBH Perikanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu. Pasal 78 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH Perikanan berdasarkan data realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) atau data perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), penghitungan alokasi DBH Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data perhitungan alokasi tahun anggaran sebelumnya. [Halaman 59] - 59 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pasal 79 Alokasi DBH Perikanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) dihitung berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan dan dapat didukung kinerja lainnya. Kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran sebelumnya. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari kementerian teknis lainnya yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli. Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Penetapan kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam hal perhitungan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat dilakukan, perhitungan alokasi kinerja DBH Perikanan dihitung berdasarkan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada tahun anggaran sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH Perikanan berdasarkan kinerja pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Persentase terhadap Kategori Kinerja Rentang Nilai alokasi kinerja dalam Pasal 77 ayat (4) Tidak berkinerja 0 0% Sangat Rendah 0 < x < 20 20% Rendah 20 ≤ x < 40 40% Sedang 40 ≤ x < 60 60% Baik 60 ≤ x < 80 80% Sangat Baik 80 ≤ x ≤100 100% (9) Uraian atas kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penentuan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga penyedia data lainnya yang berwenang. (10) Uraian atas kategori kinerja dan tata cara penentuan kategori kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. (11) Selisih lebih atas hasil penghitungan alokasi DBH Perikanan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah [Halaman 60] - 60 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alokasi kinerja DBH Perikanan yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) digunakan untuk: a. perubahan alokasi DBH; b. penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/atau c. penggunaan lainnya yang ditentukan Menteri. (1) (2) (3) (4) Pasal 80 Hasil penghitungan alokasi DBH Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil pembahasan alokasi DBH Perikanan dalam rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi DBH Perikanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi DBH Perikanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DBH Perikanan melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DBH Perikanan menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Paragraf 2 Data Dasar Penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Perikanan (1) (2) (3) Pasal 81 Dalam rangka penghitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Perikanan, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan data dasar perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Perikanan: a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan data realisasi PNBP perikanan; b. menteri/pimpinan lembaga yang berwenang terkait penentuan luas wilayah laut menyampaikan perubahan data luas wilayah laut; dan c. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan data indeks kualitas lingkungan hidup setiap Daerah, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal nota kesepakatan angka asersi final disepakati. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait berdasarkan koordinasi dan/atau rekonsiliasi dengan instansi terkait. Wali data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Halaman 61] - 61 (4) (5) (6) (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada menteri/ pimpinan lembaga terkait. Konfirmasi data realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Data realisasi PNBP sumber daya alam perikanan sesuai dengan berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Perikanan. Bagian Keenam Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (1) (2) (1) Pasal 82 Periode penyaluran DBH SDA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bulan Januari sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pagu alokasi; b. bulan Februari sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pagu alokasi; c. bulan Maret sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu alokasi; d. bulan Mei sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi; e. bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi; f. bulan September sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi; dan g. bulan November sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya. Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pasal 83 Penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan dengan periode penyaluran sebagai berikut: a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi, paling cepat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan; b. tahap II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi, paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap I; c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi, paling cepat pada bulan Maret tahun anggaran berjalan; [Halaman 62] - 62 - (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) d. tahap IV sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi, paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap III; dan e. tahap V sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya, paling cepat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa: a. rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan; dan b. LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran sebelumnya. Penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus periode I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan realisasi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus atau perubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan. LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus periode I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi laporan realisasi RAP sampai dengan penyaluran tahap II. Penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus periode II tahun anggaran berjalan untuk penyaluran tahap V, yang menunjukkan realisasi minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus atau perubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan. LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus periode II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi laporan realisasi RAP sampai dengan penyaluran tahap IV. Format LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus dan merupakan laporan gabungan dengan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak diterima [Halaman 63] - 63 - (9) (1) (2) (3) (1) (2) (1) secara tepat waktu, penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus dilakukan pada tahap penyaluran berikutnya setelah dokumen diterima. Tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus yang masih dilakukan penundaan sampai dengan tanggal 15 November disalurkan kembali seluruhnya paling lambat pada tanggal 30 November. Pasal 84 Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan rekapitulasi penggunaan atas tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus yang disalurkan pada tahun anggaran berjalan. Rekapitulasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus. Rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus dan merupakan laporan gabungan dengan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Pasal 85 Penyaluran DBH DR bagi provinsi dilaksanakan dengan periode penyaluran sebagai berikut: a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi, paling cepat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan; b. tahap II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi, paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap I; c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi, paling cepat pada bulan Maret tahun anggaran berjalan; d. tahap IV sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi, paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap III; dan e. tahap V sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya, paling cepat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1). Pasal 86 Penyaluran DBH DR tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dan DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) pada bulan Januari, dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa: a. LRP DBH DR tahun anggaran sebelumnya; dan [Halaman 64] - 64 b. RKP DBH DR tahun anggaran berjalan. (2) Penyaluran DBH DR tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c dan DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) pada bulan Maret, dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa LRP DBH DR periode I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan realisasi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai RKP/RKP Perubahan tahun anggaran berjalan; (3) LRP periode I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi: a. laporan realisasi RKP sampai dengan periode penyaluran tahap II bagi provinsi; dan b. laporan realisasi RKP sampai dengan terpenuhinya realisasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan. (4) Penyaluran DBH DR tahap V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e dan DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) pada bulan Juli, dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa LRP DBH DR periode II tahun anggaran berjalan untuk penyaluran tahap V, yang menunjukkan realisasi minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai RKP/RKP Perubahan tahun anggaran berjalan. (5) LRP periode II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi: a. laporan realisasi RKP sampai dengan periode penyaluran tahap V bagi provinsi; dan b. laporan realisasi RKP sampai dengan terpenuhinya realisasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan. (6) Format RKP DBH DR dan LRP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai penggunaan DBH DR. (7) Dalam hal Daerah tidak menerima alokasi DBH DR bagi provinsi pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima RKP DBH DR tahun anggaran berjalan bagi provinsi. (8) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tidak diterima secara tepat waktu, penyaluran DBH DR bagi provinsi dilakukan pada tahap penyaluran berikutnya setelah dokumen diterima. (9) RKP dan LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) disusun dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SIKD atau sarana elektronik lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (10) RKP dan LRP yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi acuan dalam [Halaman 65] - 65 penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DBH DR. (1) (2) Pasal 87 Dalam hal Daerah menerima alokasi DBH Migas, DBH Pabum, dan DBH Minerba, dan DBH Perikanan masingmasing kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan sekaligus tanpa syarat salur pada bulan Januari. Dalam hal Daerah menerima alokasi DBH Kehutanan kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyaluran DBH Kehutanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Daerah yang tidak memiliki Sisa DBH DR dan/atau tidak menerima alokasi DBH DR, penyalurannya dilakukan sekaligus tanpa syarat salur pada bulan Januari; atau b. bagi Daerah yang memiliki Sisa DBH DR dan/atau menerima alokasi DBH DR, penyalurannya dilakukan secara sekaligus setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima RKP DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b. BAB VI PENGHITUNGAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL (1) (2) (3) (4) (1) Pasal 88 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH berdasarkan data realisasi penerimaan negara sesuai dengan berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 44 ayat (6), Pasal 54 ayat (6), Pasal 64 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), dan Pasal 81 ayat (5). Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menentukan alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH. Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan: a. alokasi kinerja; b. pemotongan dan/atau penghentian penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. belanja Pemerintah yang manfaatnya diterima oleh Daerah. Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan indikator capaian kinerja pada masing-masing jenis DBH. Pasal 89 Dalam hal realisasi penerimaan negara lebih besar dari DBH yang telah disalurkan ke RKUD, maka ditetapkan sebagai Kurang Bayar DBH. [Halaman 66] - 66 (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) Realisasi penerimaan negara yang lebih besar dari DBH yang disalurkan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan: a. kurang bayar atas penghitungan PNBP sumber daya alam tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi Daerah penghasilnya; b. realisasi PNBP sumber daya alam tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya; dan/atau c. penetapan Daerah Penghasil baru dan/atau dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil untuk tahuntahun sebelumnya. Kurang Bayar DBH atas realisasi penerimaan negara tahuntahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung secara proporsional menggunakan realisasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri. Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah realisasi penerimaan negara tahun anggaran berkenaan yang tidak dapat ditelusuri Daerah Penghasilnya. Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh menteri/ pimpinan lembaga. Pasal 90 Dalam hal realisasi penerimaan negara lebih kecil dari DBH yang telah disalurkan ke RKUD, maka ditetapkan sebagai Lebih Bayar DBH. Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan data Daerah Penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil untuk beberapa tahun sebelumnya. Dalam hal Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan penyaluran DBH atas penerimaan negara yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya, pengalokasian Lebih Bayar DBH dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi DBH pada tahun anggaran berkenaan. Pasal 91 Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan antara data realisasi penerimaan berdasarkan nota kesepakatan angka asersi final dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan dan dituangkan dalam berita acara konfirmasi. [Halaman 67] - 67 (3) (1) (2) (3) (4) Dalam hal terdapat perbedaan data realisasi penerimaan dalam berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang digunakan berdasarkan data realisasi penerimaan dalam berita acara konfirmasi. Pasal 92 Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan dapat memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar DBH. Penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Penetapan penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. BAB VII DANA ALOKASI UMUM Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Alokasi Umum (1) Pasal 93 Data dasar penghitungan DAU yang bersumber dari: a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri berupa data jumlah penduduk, data luas wilayah administrasi pemerintahan, data jumlah Kelurahan setiap Daerah; b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara berupa data formasi calon aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah; c. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit berupa data jumlah aparatur sipil negara di Daerah; d. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum berupa data panjang jalan dan data capaian Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum; e. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan berupa data jumlah [Halaman 68] - 68 - (2) (3) (4) (5) (1) peserta didik dan data capaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan; f. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan berupa data capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan; g. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata berupa data indeks Daerah pariwisata; h. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan berupa data indeks Daerah tutupan/konservasi hutan; i. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian berupa data indeks pertanian; j. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berupa data indeks perikanan; k. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik berupa data indeks kemahalan konstruksi dan data produk domestik regional bruto; dan l. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berupa data luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten/kota, disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juni. Dalam hal terdapat kebutuhan data dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga menyampaikan data dimaksud yang menjadi kewenangannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juni. Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disertai dengan penjelasan metode penghitungan atau pengolahan data serta indikator utama, dan/atau penyebab perubahan data yang signifikan dari data tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat pemutakhiran data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), menteri/pimpinan lembaga menyampaikan data hasil pemutakhiran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juli. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) belum diterima sampai dengan hari kerja terakhir bulan Juli, digunakan data terakhir yang tersedia. Pasal 94 Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data dasar DAU meliputi: a. data belanja Pemerintahan Daerah masing-masing Urusan Pemerintahan; b. potensi PAD; c. alokasi DBH; [Halaman 69] - 69 - (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) d. alokasi dana alokasi khusus nonfisik; e. belanja pegawai aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah; dan f. data indeks kinerja bidang pendidikan, kesehatan, dan/atau pekerjaan umum, paling lambat pada tanggal 16 Agustus. Data belanja Pemerintahan Daerah masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan realisasi belanja Daerah yang telah dilakukan audit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui SIKD. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, data realisasi belanja Daerah masing-masing Urusan Pemerintahan menggunakan data anggaran belanja Daerah dalam SIKD. Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD tahun anggaran sebelumnya. Potensi PAD untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota. Potensi PAD untuk Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi. Alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alokasi DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya. Alokasi dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan alokasi dana alokasi khusus nonfisik sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Data indeks kinerja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja pada masing-masing bidang. Pasal 95 Berdasarkan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 94 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan konfirmasi kepada kementerian/lembaga penyedia data terkait. Konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara konfirmasi. Berita acara konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili masingmasing instansi. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil konfirmasi dengan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94, hasil konfirmasi digunakan sebagai dasar penghitungan alokasi DAU. [Halaman 70] - 70 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pasal 96 Pagu DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. pagu TKD secara keseluruhan; c. target pembangunan nasional; dan d. kemampuan keuangan negara. Berdasarkan pagu DAU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penghitungan rincian alokasi DAU per Daerah dan/atau alokasi DAU yang belum dirinci per Daerah. Rincian alokasi DAU per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi pagu DAU Daerah provinsi dan pagu DAU Daerah kabupaten/kota berdasarkan imbangan kewenangan dalam proporsi pagu tertentu. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penghitungan alokasi DAU yang belum dirinci per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan undang-undang mengenai APBN. Alokasi DAU yang belum dirinci per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan perhitungan alokasi per Daerah yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 97 Pagu DAU Daerah provinsi dan pagu DAU Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik kewilayahan yang dapat berupa letak geografis dan perekonomian Daerah. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah: a. Sumatera; b. Jawa dan Bali; c. Kalimantan dan Sulawesi; dan d. Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perubahan dan/atau penggantian atas kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Proporsi DAU Daerah provinsi untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan faktor jumlah penduduk dan luas wilayah provinsi dan dapat mempertimbangkan pagu DAU Daerah provinsi untuk masing-masing kelompok tahun anggaran sebelumnya. Proporsi DAU Daerah kabupaten/kota untuk masingmasing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan faktor jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten/kota dan dapat mempertimbangkan pagu DAU Daerah kabupaten/kota untuk masing-masing kelompok tahun anggaran sebelumnya. [Halaman 71] - 71 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pasal 98 DAU untuk setiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran, dengan menggunakan formula: DAU = Celah Fiskal Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah, dengan menggunakan formula: Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Potensi Pendapatan Daerah Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan pengaturan dalam pembahasan APBN. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kebutuhan pendanaan Daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kebutuhan pendanaan Daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah, kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan faktor penyesuaian dengan menggunakan formula: [ ∑(satuan biaya setiap urusan x target layanan setiap urusan) x faktor penyesuaian] + Kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan (belanja Kebutuhan = pegawai yang meliputi gaji pokok dan Fiskal tunjangan melekat aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah, termasuk formasi calon aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah) Kebutuhan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. urusan pendidikan; b. urusan kesehatan; c. urusan pekerjaan umum; dan d. urusan layanan umum. Kebutuhan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk belanja pegawai. Potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi dana alokasi khusus nonfisik, dengan menggunakan formula: (bobot variabel x potensi pendapatan asli daerah) + (bobot variabel x DBH yang Potensi tidak ditentukan penggunaannya) + Pendapatan = (bobot variabel x alokasi dana alokasi Daerah khusus nonfisik sektor pendidikan dan sektor kesehatan) DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, dengan formula: DAU provinsi = bobot provinsi x jumlah DAU provinsi dalam kelompok provinsi [Halaman 72] - 72 (10) Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. (11) DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. (12) Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok berdasarkan kriteria tertentu. (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) Pasal 99 Satuan biaya untuk setiap Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Biaya investasi untuk setiap Urusan Pemerintahan yang merupakan satuan biaya dihitung berdasarkan rerata 3 (tiga) tahun belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan dibagi dengan rerata 3 (tiga) tahun jumlah target layanan pada urusan yang bersangkutan. Perubahan perhitungan biaya investasi untuk setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan undang-undang mengenai APBN. Ketentuan lebih lanjut terkait perubahan perhitungan biaya investasi untuk setiap Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) atau ayat (4) untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pasal 100 Jumlah target layanan untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf a pada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menggunakan data jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Jumlah target layanan untuk Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf b dan bidang layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf d pada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menggunakan data jumlah penduduk. Jumlah target layanan untuk Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf c pada Daerah menggunakan data panjang jalan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. [Halaman 73] - 73 - (1) (2) (3) (4) Pasal 101 Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) merupakan indikator berupa indeks komposit yang memperhatikan indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, Daerah berciri kepulauan, Daerah tujuan pariwisata, Daerah tutupan hutan, Daerah pertanian dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan, dan indeks karakteristik lainnya dengan menggunakan formula: (bobot variabel x indeks kemahalan konstruksi) + (bobot variabel x indeks kepadatan penduduk) + (bobot variabel x indeks Daerah berciri kepulauan atau faktor luas wilayah laut) + (bobot variabel x = penyesuaian indeks Daerah tujuan pariwisata) + (bobot variabel x indeks Daerah tutupan hutan) + (bobot variabel x indeks Daerah ketahanan pangan) + (bobot variabel x indeks karakteristik daerah lainnya) Indeks karakteristik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Indeks yang diperhitungkan pada faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinormalisasi dengan rentang nilai 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) pada masingmasing kelompok perhitungan. Indeks daerah ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indeks pada daerah pertanian dan daerah perikanan yang mendukung ketahanan pangan. Pasal 102 Alokasi DAU untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) terdiri atas: a. alokasi bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan b. alokasi bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. (1) (2) (1) (2) Pasal 103 Alokasi DAU untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dibagi menjadi 4 (empat) bidang sesuai dengan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6). Bidang DAU sesuai dengan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi DAU dikalikan rasio kebutuhan urusan masingmasing urusan terhadap total kebutuhan urusan. Pasal 104 Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a untuk urusan layanan umum pada Daerah provinsi/kabupaten/kota digunakan untuk: a. mendukung penggajian formasi PPPK Daerah; b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan/atau c. kegiatan lainnya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian formasi PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan [Halaman 74] - 74 - (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (1) proyeksi jumlah formasi PPPK yang akan diangkat, jumlah gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK, dan jumlah bulan pembayaran gaji. Jumlah gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata realisasi pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK yang telah diangkat. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran satuan biaya per Kelurahan. Satuan biaya per Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan yang direncanakan pada saat pengalokasian DAU dan/atau kegiatan ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah di tahun berjalan yang direncanakan melalui penyesuaian DAU. Menteri menetapkan kebijakan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Pasal 105 Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a untuk Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum, dihitung berdasarkan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada setiap Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kategori terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kategori terhadap pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Besaran persentase bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk masing-masing kategori terhadap pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 106 Dalam hal data capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) belum lengkap dan/atau belum memadai, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya [Halaman 75] - 75 - (2) (3) (4) (1) (2) (3) dihitung berdasarkan data indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah untuk tiap Urusan Pemerintahan. Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kategori capaian kinerja Daerah. Persentase bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kategori capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kategori capaian kinerja Daerah dan besaran persentase bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk masing-masing kategori capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 107 Data untuk menghitung capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) diperoleh dari kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir pada bulan Juli tahun berjalan. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya belum diterima dan/atau belum memadai, digunakan data terakhir yang tersedia. Pasal 108 Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b merupakan selisih antara alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dengan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105. (1) (2) (3) (4) Pasal 109 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 berdasarkan bobot dan persentase tertentu dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antar Daerah. Bobot dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Hasil penghitungan alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pagu DAU dalam undang-undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. [Halaman 76] - 76 (5) (6) Berdasarkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DAU melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Bagian Kedua Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) Pasal 110 Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan kegiatan dan subkegiatan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Usulan kegiatan dan subkegiatan penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dan subkegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian indikator standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 atau indikator yang digunakan dalam indeks kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106. Kegiatan dan subkegiatan penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis penggunaan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Pasal 111 Kepala Daerah menyampaikan RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan/atau bidang pekerjaan umum berdasarkan rincian alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran berkenaan dan perkiraan sisa DAU yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3). RKP DAU Perubahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan/atau bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan terkait RKP DAU/RKP DAU Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah. Penyampaian RKP DAU/RKP DAU Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan November tahun anggaran sebelumnya. [Halaman 77] - 77 (5) RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. capaian indikator pembentuk standar pelayanan minimal, atau indeks kinerja layanan dasar yang digunakan dalam pengalokasian DAU; dan b. klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Indikator pembentuk standar pelayanan minimal atau indeks kinerja layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah. (7) Menteri/pimpinan lembaga melakukan reviu atas RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan menteri/pimpinan lembaga yang melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Daerah menetapkan RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya. (10) RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dalam dokumen penganggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi pertimbangan dalam evaluasi Rancangan APBD. (12) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan DAU yang ditentukan penggunaannya yang tercantum dalam RKP DAU/RKP DAU Perubahan yang ditentukan penggunaannya. (13) Kepala Daerah menyampaikan RKP DAU Perubahan yang telah ditetapkan berdasarkan berita acara hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada KPPN paling lambat sebelum penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya pada tahap berikutnya. Bagian Ketiga Penyaluran Dana Alokasi Umum Pasal 112 Penyaluran DAU terdiri atas: a. penyaluran bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan b. penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. (1) Pasal 113 Penyaluran bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per [Halaman 78] - 78 dua belas) dari pagu alokasi DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; dan b. paling cepat pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember. (2) Penyaluran bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni, Juli, dan Agustus dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi belanja pegawai paling lambat pada tanggal 10 sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. (3) Laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan realisasi belanja pegawai 2 (dua) bulan sebelum bulan penyaluran DAU yakni periode bulan April, Mei, dan Juni dari Pemerintah Daerah. (4) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai tiap bulan selain laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi: a. gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil; b. tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil; dan c. gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan kepada PPPK. (6) Rekapitulasi laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Sistem Perimbangan Keuangan kepada Direktur Dana Transfer Umum setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan dari Pemerintah Daerah. (7) Dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rekapitulasi belanja pegawai melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Sistem Perimbangan Keuangan menyampaikan susulan rekapitulasi laporan belanja pegawai kepada Direktur Dana Transfer Umum secara berkala. (8) Terhadap Pemerintah Daerah yang menyampaikan laporan melewati tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran DAU dapat dilaksanakan setelah batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Tanggal penyampaian laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) mulai berlaku untuk laporan belanja pegawai tahun 2026. (10) Dalam hal terdapat perubahan pagu alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar sisa pagu alokasi DAU setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran sebelumnya. [Halaman 79] - 79 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pasal 114 Penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan data perhitungan meliputi: a. hasil pemutakhiran data penetapan formasi PPPK yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara; dan b. realisasi pengangkatan PPPK yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Penyaluran bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling cepat pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji. Penyaluran bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Daerah sebagai berikut: a. laporan rencana penggunaan sisa DAU penggajian PPPK Daerah pada tahun sebelumnya yang disampaikan paling lambat pada tanggal 14 Februari; dan b. laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun berkenaan yang disampaikan secara bulanan paling lambat pada tanggal 10 pada bulan sebelum bulan pembayaran gaji. Dalam hal Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau huruf b, penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dan setelah penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melalui pengawasan dan reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang dilakukan pada sistem informasi yang terintegrasi. Besaran penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan sebesar rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun berkenaan yang dilaporkan dalam laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. [Halaman 80] - 80 (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Dalam hal terdapat DAU penggajian formasi PPPK Daerah yang belum direalisasikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran di RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sisa DAU penggajian PPPK Daerah sebagai SiLPA yang ditentukan penggunaannya pada APBD. SiLPA yang ditentukan penggunaannya pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya digunakan untuk mendukung penggajian PPPK. Pasal 115 Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat melaksanakan rekonsiliasi pembayaran gaji PPPK Daerah dengan Pemerintah Daerah paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati minimal data sebagai berikut: a. jumlah PPPK Daerah yang diangkat sampai dengan Bulan Desember tahun anggaran berjalan; b. jumlah kebutuhan penggajian PPPK Daerah yang diangkat sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan; c. jumlah selisih kurang atau selisih lebih antara realisasi penyaluran DAU yang ditentukan penggunaanya dukungan Penggajian PPPK dengan jumlah kebutuhan penggajian PPPK Daerah yang diangkat sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan d. perhitungan jumlah PPPK yang diangkat dalam proses rekonsiliasi menggunakan data yang bersumber dari lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Hasil pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing instansi. Dalam hal terjadi selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, selisih kurang tersebut akan disalurkan pada bulan November dan/atau Desember. Dalam hal terjadi selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemerintah Daerah yang bersangkutan wajib mengembalikan selisih lebih dimaksud ke RKUN. Pengembalian selisih lebih ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya periode penyaluran bulan November dan/atau Desember. Dalam hal terdapat sisa alokasi DAU dukungan penggajian PPPK Daerah setelah memperhitungkan selisih lebih dan/atau selisih kurang pengalokasian DAU PPPK [Halaman 81] - 81 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat dilakukan pergeseran pagu DAU PPPK antar Daerah. (9) Pergeseran pagu DAU PPPK antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui revisi DIPA. (10) Total penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (7) dan selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada tahun anggaran berjalan paling tinggi sebesar pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Dalam hal Daerah tidak melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak menandatangani berita acara rekonsilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan jumlah selisih kurang atau selisih lebih penyaluran DAU penggajian formasi PPPK. (12) Dalam hal terdapat pemutakhiran data pengangkatan PPPK yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit setelah pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menggunakan data pemutakhiran dimaksud. (13) Dalam hal terdapat pergeseran pagu DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), total penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada tahun anggaran berjalan paling tinggi sebesar pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK setelah pergeseran pagu DAU PPPK antar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (14) Pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Menteri. (1) (2) Pasal 116 Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, disalurkan dengan periode penyaluran sebagai berikut: a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD; dan b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. Penyaluran bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN melalui sistem [Halaman 82] - 82 informasi yang terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, berupa RKP DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun anggaran berjalan; dan b. tahap II, berupa LRP DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang telah diterima di RKUD. (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling cepat pada hari kerja pertama bulan Januari; dan b. tahap I dan tahap II paling lambat pada tanggal 30 November. (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai diverifikasi oleh KPPN. (5) RKP dan LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah melalui pengawasan dan reviu dari aparat pengawas internal pemerintah Daerah. (6) Penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling tinggi sebesar pagu alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. (7) Dalam hal Daerah tidak memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan dan menjadi sisa DAU yang ditentukan penggunaannya di RKUN. (8) Dalam hal terdapat kebijakan yang menjadi prioritas nasional dan/atau kebijakan Menteri, sisa alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disalurkan sebagian atau seluruhnya secara tunai ke RKUD. (9) Penyaluran atas sisa alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (10) Daerah dapat melakukan revisi/perubahan atas laporan RKP dan/atau LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (11) Perubahan atas RKP dan/atau LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disampaikan Daerah kepada KPPN paling lambat sebelum penyampaian dokumen persyaratan [Halaman 83] - 83 penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (12) Perubahan atas RKP dan/atau LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi. (1) (2) (3) Pasal 117 Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 disalurkan dengan periode penyaluran sebagai berikut: a. tahap I, paling cepat pada bulan Januari sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD; b. tahap II, 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu masingmasing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD; c. tahap III, disalurkan paling cepat pada bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu masingmasing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD; d. tahap IV, 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran tahap III sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu masingmasing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD; dan e. tahap V, paling cepat pada bulan Juni sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu masing-masing bagian DAU yang dianggarkan dalam APBD. Dalam hal hari ke-30 (tiga puluh) setelah penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyaluran DAU tahap II dan tahap IV dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyaluran bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN melalui sistem informasi yang terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, berupa RKP DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) pada setiap bidang untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum; b. tahap III, berupa LRP pada setiap bidang untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahap I dan tahap II yang menunjukkan realisasi setiap bidang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum yang telah diterima di RKUD pada tahap I dan tahap II; dan c. tahap V, berupa LRP pada setiap bidang untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahap sebelumnya yang menunjukkan realisasi setiap [Halaman 84] - 84 bidang paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum yang telah diterima di RKUD pada tahap I sampai dengan tahap IV. (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Menteri melalui Kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, paling cepat pada hari kerja pertama bulan Januari; b. tahap III, paling cepat pada hari kerja pertama bulan Maret; dan c. tahap I, tahap III, dan tahap V, paling lambat tanggal 30 November. (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai diverifikasi oleh KPPN. (6) RKP dan LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah melalui pengawasan dan reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. (7) Dalam hal Daerah tidak memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, alokasi DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahap I, tahap III, dan/atau tahap V tidak disalurkan dan menjadi sisa DAU yang ditentukan penggunaannya di RKUN. (8) Dalam hal terdapat kebijakan yang menjadi prioritas nasional dan/atau kebijakan Menteri, sisa alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disalurkan sebagian atau seluruhnya secara tunai ke RKUD. (9) Penyaluran atas sisa alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (10) Daerah dapat melakukan revisi/perubahan atas RKP dan/atau LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (11) Perubahan atas RKP dan/atau LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disampaikan oleh Daerah kepada KPPN paling lambat sebelum penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap V atau tahap terakhir. (12) Perubahan atas RKP dan/atau LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi. (1) (2) Pasal 118 Penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap. Penyaluran bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus setelah Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Daerah berupa laporan realisasi penyerapan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun sebelumnya. [Halaman 85] - 85 (3) (4) (5) (1) (2) (1) (2) Dalam hal penyaluran bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, pelaksanaan penyaluran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, paling cepat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya; dan b. tahap II, paling cepat bulan November sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya. Penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, berupa laporan realisasi penyerapan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun sebelumnya; dan b. tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang telah diterima di RKUD. Ketentuan mengenai kegiatan lainnya, perhitungan alokasi, mekanisme dan pentahapan penyaluran, dokumen persyaratan penyaluran untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 119 Dalam hal LRP pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) belum memenuhi kebutuhan optimalisasi pelaksanaan belanja pusat dan Daerah dan mempertimbangkan capaian standar pelayanan minimal, Menteri dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 120 Untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, dan Pasal 117, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan LRP akhir tahun kepada Kepala KPPN. LRP akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi penyerapan dan penggunaan sisa DAU dukungan penggajian PPPK Daerah, dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum yang telah disalurkan pada tahun berjalan. [Halaman 86] - 86 (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) LRP akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dokumen persyaratan penyaluran bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya bulan Maret. LRP akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 14 Februari. Daerah menyampaikan LRP sisa bagian DAU tahun sebelumnya pada setiap bidang untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dukungan bidang pekerjaan umum, dukungan penggajian PPPK, dan dukungan bidang pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan secara berkala sesuai tahapan penyaluran dari DAU bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dukungan bidang pekerjaan umum, dukungan penggajian PPPK, dan dukungan bidang pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Daerah dapat melakukan perubahan LRP akhir tahun sebelumnya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan September tahun berjalan. LRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) sudah melalui pengawasan dan reviu dari aparat pengawas internal pemerintah Daerah. Pasal 121 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di RKUD, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan atas kegiatan yang keluaran (output) kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan bersangkutan; dan b. dalam hal Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak ada atau kegiatan yang keluaran (output) kegiatannya telah tercapai, sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas. Dalam hal bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7), penyelesaian kegiatan yang keluaran (output) kegiatannya belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. [Halaman 87] - 87 - (1) (2) (3) Pasal 122 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum atas kegiatan yang keluaran (output) kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama dengan mengikuti petunjuk teknis tahun anggaran berjalan; dan b. sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum atas kegiatan yang keluaran (output) kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama sesuai kebutuhan Daerah. Dalam hal bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (7), penyelesaian kegiatan yang keluaran (output) kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. Realisasi penyerapan atas sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas dalam penyerapan anggaran tahun berikutnya. BAB VIII PERUBAHAN ALOKASI (1) (2) (3) Pasal 123 Penyesuaian rincian alokasi DBH dan/atau DAU dapat dilakukan dalam hal terdapat: a. perubahan data; b. kesalahan hitung; c. kebijakan Pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan DBH dan/atau DAU; dan/atau d. kebijakan pemerintah lainnya. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan penyesuaian rincian alokasi DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut Daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Penyesuaian rincian alokasi DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. [Halaman 88] - 88 - (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) Pasal 124 Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dilakukan perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit penyedia data menyampaikan data realisasi penerimaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya kebijakan untuk melakukan perubahan alokasi DBH. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima dalam waktu 2 (dua) hari kerja, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH secara proporsional berdasarkan: a. data alokasi DBH dalam APBN tahun anggaran berjalan; atau b. data perkiraan realisasi DBH dalam tahun berjalan (outlook) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran. Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan besaran perubahan alokasi DBH menurut provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan alokasi DBH tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran perubahan alokasi DBH menurut provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 125 Perubahan alokasi DBH CHT dapat dilakukan dalam hal: a. perubahan peraturan perundang-undangan mengenai APBN; b. perubahan realisasi dan/atau data perkiraan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. kebijakan pengelolaan keuangan negara. Perubahan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dilakukan perubahan alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data realisasi penerimaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya kebijakan untuk melakukan perubahan alokasi DBH CHT. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima dalam waktu 2 (dua) hari kerja, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perubahan alokasi DBH CHT secara proporsional berdasarkan: a. data alokasi DBH CHT dalam APBN tahun anggaran berjalan; atau [Halaman 89] - 89 - (5) (6) b. data perkiraan realisasi DBH CHT dalam tahun berjalan (outlook) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran. Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan besaran perubahan alokasi DBH CHT menurut provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan alokasi DBH CHT tahun berjalan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Perubahan alokasi DBH CHT menurut provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. BAB IX PENGATURAN UNTUK DAERAH OTONOM BARU (1) (2) (3) (4) Pasal 126 Penghitungan alokasi DBH dan DAU untuk Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak undang-undang pembentukan Daerah tersebut diundangkan. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembentukan Daerah baru yang diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan, pengalokasian DBH dan DAU sebagai Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari Daerah induk, antara lain berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, lokasi, dan/atau status Daerah penghasil DBH. Pengalokasian DBH dan DAU secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal data dasar alokasi belum tersedia. BAB X DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (1) (2) (3) Pasal 127 KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyusun RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyampaikan RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil reviu atas RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, paling lama 14 [Halaman 90] - 90 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU dengan lengkap dan benar. (4) Hasil reviu atas RKA Satker BUN untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN TKD untuk DBH dan DAU. (5) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan RKA-BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. (6) Hasil penelaahan atas RKA-BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa daftar hasil penelaahan RKA-BUN TKD untuk DBH dan DAU. (7) Daftar hasil penelaahan RKA-BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKD untuk DBH dan DAU. (8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan DIPA BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri mengesahkan DIPA BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD. (10) DIPA BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/kuasa BUN. (1) (2) Pasal 128 KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum dapat menyusun perubahan atas DIPA BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (10). Penyusunan perubahan DIPA BUN TKD untuk DBH dan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Bagian Kedua Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana (1) (2) Pasal 129 Dalam rangka penyaluran TKD untuk DBH dan/atau DAU, KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum menyusun dan menerbitkan rekomendasi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. Dalam hal terdapat pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran DBH dan/atau DAU, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Keputusan Menteri mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau [Halaman 91] - 91 - (3) (4) (5) (6) (7) penghentian penyaluran DBH dan/atau DAU kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Menteri mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan mengenai rencana penarikan dana. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pejabat pembuat komitmen untuk menerbitkan SPP. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM. Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN melakukan pengujian dan penerbitan SP2D. Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN. BAB XI PENYALURAN (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 130 Penyaluran DBH dan/atau DAU dilakukan dalam bentuk: a. tunai; dan/atau b. nontunai. Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah membuka RKUD pada bank umum untuk menampung penyaluran DBH dan/atau DAU dengan nama RKUD yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan RKUD yang memuat alasan perubahan RKUD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan: a. salinan surat keputusan pengangkatan Kepala Daerah/penjabat Kepala Daerah; b. asli rekening koran dari RKUD; c. nomor pokok wajib pajak instansi pemerintah yang melakukan fungsi pengelolaan keuangan Daerah; dan d. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD. Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketetapan Menteri, melalui: a. penerbitan surat berharga negara; b. TDF; dan/atau [Halaman 92] - 92 c. bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dalam Peraturan Menteri tersendiri. (6) Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk penerbitan surat berharga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai. (7) DBH dan/atau DAU yang disalurkan dalam bentuk TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. (8) Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF. (9) DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicatat sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (10) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan/atau dapat mempertimbangkan saldo kas dan/atau perkiraan belanja Daerah. (11) Ketentuan pertimbangan saldo kas dan/atau perkiraan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Menteri. (12) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menentukan pertimbangan saldo kas dan/atau perkiraan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11). BAB XII PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum (1) (2) (3) (1) Pasal 131 Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan DBH dan/atau DAU. DBH digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi Urusan Pemerintahan di Daerah terdiri atas: a. DBH yang tidak ditentukan penggunaannya; dan b. DBH yang ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAU digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi Urusan Pemerintahan di Daerah, terdiri atas: a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 132 Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b [Halaman 93] - 93 - (2) (3) (4) (5) merupakan bagian DAU yang diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b terdiri atas bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; dan d. layanan umum. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan untuk pencapaian standar pelayanan minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditujukan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan, penggajian PPPK Daerah, dan kegiatan lainnya. Pasal 133 Penggunaan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis penggunaan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian Kedua Penganggaran dan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum di Daerah (1) (2) (3) Pasal 134 Berdasarkan informasi alokasi DAU per Daerah yang disampaikan melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5) atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6), Pemerintah Daerah menganggarkan DAU dalam APBD. Dalam hal APBD telah ditetapkan sebelum informasi penganggaran DAU per Daerah disampaikan melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diundangkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAU mendahului perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan. Dalam hal penganggaran DAU dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, [Halaman 94] - 94 - (4) Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAU mendahului perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan. Penganggaran DAU dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian penganggaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII PENUNDAAN PENYALURAN, PENYALURAN KEMBALI, PEMOTONGAN PENYALURAN, PENGHENTIAN PENYALURAN, DAN PENYALURAN DALAM KONDISI TERTENTU DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM Bagian Kesatu Persetujuan atau Penolakan atas Permintaan Pemotongan Penyaluran, Penundaan Penyaluran, Penghentian Penyaluran, dan Penyaluran Kembali, Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 135 Kementerian/lembaga nonkementerian dan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengajukan permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk suatu Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari kementerian/lembaga nonkementerian disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, dan/atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk suatu Daerah dari kementerian/lembaga nonkementerian dan/atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat: a. besaran dan periode pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU; dan b. Jenis DBH dan/atau DAU yang dilakukan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali. Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sebagian/seluruhnya dengan mempertimbangkan: [Halaman 95] - 95 - (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) a. pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran DBH dan/atau DAU yang sedang dikenakan pada Daerah bersangkutan; b. pagu alokasi DBH dan/atau DAU; c. besaran penyaluran DBH dan/atau DAU periode bersangkutan; d. Ruang Fiskal Daerah yang bersangkutan; dan/atau e. Pertimbangan lainnya terkait pengelolaan keuangan Daerah. Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis DBH dan/atau DAU yang sama diusulkan dalam waktu bersamaan, pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direktur Dana Transfer Umum dilaksanakan dengan menentukan prioritas jenis DBH dan/atau DAU, besaran, dan periode pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, atau penghentian penyaluran DBH dan/atau DAU. Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Daerah yang mengalami kondisi tertentu. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, kejadian luar biasa, kerusuhan sosial yang berdampak besar, pemilihan umum, atau pemilihan Kepala Daerah. Pasal 136 Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5), Direktur Dana Transfer Umum melakukan penghitungan besaran pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU setiap periode penyaluran. Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Dana Transfer Umum menyampaikan persetujuan atau penolakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU kepada kementerian/lembaga nonkementerian dan/atau unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1). Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri mengenai pengenaan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum batas waktu penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. [Halaman 96] - 96 (5) (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum dan KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum. Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali DBH dan/atau DAU. Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum (1) Pasal 137 Pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dapat dilakukan dalam hal terdapat: a. kelebihan penyaluran TKD yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; b. tunggakan pembayaran pinjaman Daerah; c. pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah; d. tidak dilaksanakannya hibah Daerah induk kepada Daerah Otonomi Baru; e. Daerah tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan; f. kebijakan pengamanan penerimaan negara; g. pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau putusan peradilan atas kasus/sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah; h. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling rendah sebesar yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan pengawasan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. pemenuhan kewajiban penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa pendidikan mahasiswa Papua; k. pembebanan biaya kepada Daerah induk atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum milik provinsi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Daerah baru yang seharusnya dibebankan kepada Daerah baru; l. pembebanan belanja pegawai kepada Daerah induk atas pembayaran belanja pegawai Daerah baru, yang seharusnya dibebankan kepada Daerah baru; m. pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman kepada bank dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, kelengkapan, dan operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan/atau [Halaman 97] - 97 n. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran pinjaman pemulihan ekonomi nasional Daerah terkena penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tetap memperhitungkan DBH dan/atau DAU yang menjadi hak Daerah sebesar DBH dan/atau DAU setelah memperhitungkan kewajiban pembayaran pinjaman pemulihan ekonomi nasional Daerah yang jatuh tempo pada saat pelaksanaan penundaan dan/atau pemotongan DBH dan/atau DAU. (3) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran pinjaman pemulihan ekonomi nasional terkena penundaan penyaluran DBH tahap terakhir, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tetap menyalurkan DBH tahap terakhir sebesar DBH tahap terakhir setelah memperhitungkan kewajiban yang jatuh tempo pada saat pelaksanaan penundaan penyaluran DBH tahap terakhir. (4) Dalam hal suatu Daerah dikenakan lebih dari 1 (satu) pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran pemotongan penyaluran untuk setiap periode penyaluran dilaksanakan secara kumulatif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD dalam hal terdapat Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah melalui pemotongan DBH dan/atau DAU. (6) Kebijakan pengamanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pemotongan pajak pusat pada saat penyaluran TKD dari RKUN ke RKUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. alokasi dana desa; dan b. belanja wajib lainnya yang besarannya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan/atau DAU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri. (9) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan/atau DAU atas pembebanan biaya kepada Daerah induk atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum milik Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur dengan Peraturan Menteri. (10) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan/atau DAU atas pembebanan belanja pegawai kepada Daerah induk atas pembayaran belanja [Halaman 98] - 98 pegawai Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri. (11) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan/atau DAU atas pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dengan Peraturan Menteri. (12) Pemotongan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Ketiga Penundaan Penyaluran, Penyaluran Kembali, dan Penghentian Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum (1) (2) (3) (4) Pasal 138 Penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dapat dilakukan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan mengenai: a. penyampaian data/informasi keuangan Daerah dan nonkeuangan Daerah secara langsung dan/atau melalui SIKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. laporan rencana defisit APBD; c. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah; d. pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara; e. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan pengawasan pajak Daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi pada SIKD dalam menyampaikan data/informasi/laporan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; h. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau i. pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf i, dikenakan penundaan penyaluran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan penundaan penyaluran sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan [Halaman 99] - 99 - (5) (6) (7) (1) (2) (1) (2) (1) (2) penundaan penyaluran sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan; Dalam hal suatu Daerah tidak memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g sampai dengan huruf i, dikenakan penundaan penyaluran secara kumulatif paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan. Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. alokasi dana desa; dan b. belanja wajib lainnya yang besarannya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib. Pasal 139 Dalam hal suatu Daerah dikenakan penundaan penyaluran secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (5) dan pada saat bersamaan dikenakan pemotongan penyaluran secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4), pengenaan penundaan penyaluran dan pemotongan penyaluran tersebut dilaksanakan secara kumulatif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyaluran periode bersangkutan dengan memperhatikan ruang fiskal Daerah bersangkutan. Penghitungan ruang fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan Daerah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib berupa belanja pegawai dan belanja wajib lainnya. Pasal 140 Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran DBH CHT dalam hal sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34. Dalam hal tanggal 15 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja berikutnya. Pasal 141 DBH CHT yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada RKUN. Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. [Halaman 100] - 100 - (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 142 Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran berupa: a. rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran berjalan; dan b. LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diterima sampai dengan tanggal 15 Januari tahun anggaran berjalan, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap I. Dalam hal LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus periode I tahun anggaran berjalan tidak memenuhi kesesuaian realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap III. Dalam hal LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus periode II tahun anggaran berjalan tidak memenuhi kesesuaian realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap V. Pasal 143 Dalam hal Daerah telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Menteri melakukan penyaluran kembali tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap I bagi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1). Dalam hal Daerah telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), Menteri melakukan penyaluran kembali tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap III bagi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2). Dalam hal Daerah telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), Menteri melakukan penyaluran kembali tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus tahap V bagi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3). Penyaluran kembali tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan pada periode penyaluran berikutnya setelah dokumen persyaratan penyaluran diterima. Dalam hal Daerah belum memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilakukan penyaluran kembali tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus pada bulan November. [Halaman 101] - 101 - (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) Pasal 144 Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran berupa: a. LRP DBH DR tahun anggaran sebelumnya; dan b. RKP DBH DR tahun anggaran berjalan, bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diterima sampai dengan tanggal 15 Januari tahun anggaran berjalan, Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bulan Januari. Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bulan Maret, dalam hal: a. LRP DBH DR periode I tahun anggaran berjalan bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan tidak memenuhi kesesuaian realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. tidak diterima sampai dengan hari kerja terakhir bulan Februari tahun anggaran berjalan. Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bulan Juli, dalam hal: a. LRP DBH DR periode II tahun anggaran berjalan bagi Daerah yang masih memiliki Sisa DBH DR dan tidak menerima alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan tidak memenuhi kesesuaian realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. tidak diterima sampai dengan hari kerja terakhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pasal 145 Dalam hal Daerah telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Menteri melakukan penyaluran kembali DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bulan Januari bagi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1). Dalam hal Daerah telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Menteri melakukan penyaluran kembali DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bulan Maret bagi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2). Dalam hal Daerah telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), Menteri melakukan penyaluran kembali DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bulan Maret bagi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3). Penyaluran kembali DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) [Halaman 102] - 102 dilakukan pada periode penyaluran berikutnya setelah dokumen persyaratan penyaluran diterima. (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) Pasal 146 Menteri melakukan penghentian penyaluran DBH DR bagi provinsi dalam hal sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, provinsi tidak memenuhi ketentuan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. Dalam hal tanggal 15 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja berikutnya. Menteri melakukan penghentian penyaluran DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH bagi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dalam hal Daerah tidak memenuhi ketentuan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan hari kerja terakhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Pasal 147 Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ditetapkan paling tinggi sebesar Sisa DBH DR berdasarkan surat pemberitahuan Sisa DBH DR. Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang Sisa DBH DR yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam RKUN. Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 148 Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi Kepada Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk: a. melakukan penyaluran kembali tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143; dan b. melakukan penyaluran kembali DBH IIUPH dan/atau DBH PSDH yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145. Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk: a. melakukan penetapan Keputusan Menteri mengenai pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (12); dan b. melakukan penetapan Keputusan Menteri mengenai penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dan Pasal 147 ayat (4). [Halaman 103] - 103 BAB XIV PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN Pasal 149 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD secara triwulanan kepada Kepala KPPN melalui SIKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. (1) (2) (3) (4) (5) Pasal 150 Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, Pemimpin PPA Pengelola BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD. Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan DBH dan DAU. Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Pengelola TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi DBH dan DAU selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian [Halaman 104] - 104 laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN. BAB XV PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pasal 151 Menteri dan menteri/pimpinan lembaga secara sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah atas pelaksanaan DBH dan/atau DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kinerja berdasarkan indikator kesehatan keuangan Daerah, hasil capaian dari program/kegiatan, pengelolaan keuangan Daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan syarat salur; b. evaluasi kendala dan permasalahan di dalam realisasi penyerapan DBH dan/atau DAU; c. realisasi penyerapan anggaran dengan ketentuan peruntukan penggunaan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai penggunaan DBH dan/atau DAU; d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan dokumen rencana penggunaan; e. sisa dana penggunaan DBH dan/atau DAU; f. efisiensi dan efektivitas realisasi penyerapan anggaran DBH dan/atau DAU; g. kinerja realisasi capaian keluaran (output); dan/atau h. dampak dan manfaat penggunaan DBH dan/atau DAU. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dapat melalui pemantauan di lapangan, aplikasi, dan/atau dokumen kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian keluaran (output) pelaksanaan DBH dan/atau DAU pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dapat melalui pemantauan di lapangan, aplikasi, dan/atau dokumen laporan tahunan pelaksanaan DBH dan/atau DAU. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan DBH dan/atau DAU pada tahuntahun berikutnya. Pasal 152 Pemantauan realisasi PNBP sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, realisasi PNBP sumber daya alam mineral dan batubara yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, realisasi PNBP sumber daya alam [Halaman 105] - 105 panas bumi yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, dan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah dan Daerah Penghasil. BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN (1) (2) (3) Pasal 153 Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana non alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular, dan/atau kondisi kahar, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran DBH dan/atau DAU dan/atau relaksasi penggunaan DBH dan/atau DAU yang ditentukan penggunaannya dengan jangka waktu tertentu kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga. Usulan kemudahan penyaluran dan relaksasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran dan/atau relaksasi penggunaan; b. jenis DBH dan/atau DAU yang diberikan kemudahan penyaluran dan/atau relaksasi penggunaan; dan c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran dan/atau relaksasi penggunaan. Usulan kemudahan penyaluran dan relaksasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 154 Dalam hal terdapat pengaturan batas waktu yang bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu menjadi hari kerja berikutnya. (1) Pasal 155 Laporan yang meliputi: a. berita acara konfirmasi data perkiraan realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Pasal 46 ayat (4), Pasal 56 ayat (3), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3); b. berita acara konfirmasi data realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA yang dibagihasilkan dalam Pasal 44 ayat (7), Pasal 54 ayat (7), Pasal 64 ayat (7), Pasal 74 ayat (6), dan Pasal 81 ayat (6); c. LRP tambahan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1); d. laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2); e. laporan rencana penggunaan sisa DAU penggajian formasi PPPK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf a; f. laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf b; [Halaman 106] - 106 - (2) (3) g. RKP DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a; h. LRP DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b; i. RKP DAU dukungan bidang pendidikan/dukungan bidang kesehatan/dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a; j. LRP DAU dukungan bidang pendidikan/dukungan bidang kesehatan/dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf b dan huruf c; k. LRP akhir tahun pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2); l. LRP akhir tahun penyerapan DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2); m. LRP akhir tahun DAU dukungan bidang pendidikan/dukungan bidang kesehatan/dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2); n. LRP akhir tahun atas penggunaan sisa DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2); o. LRP akhir tahun atas penggunaan sisa DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2); p. LRP akhir tahun atas penggunaan sisa DAU dukungan bidang pendidikan/ dukungan bidang kesehatan/dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2); q. SPTJM penggunaan dan rencana penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); dan r. LRP DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), disampaikan dalam bentuk arsip data komputer dan dokumen yang dipindai dalam format dokumen portabel (pdf). Penyampaian dalam bentuk arsip data komputer dan dokumen yang dipindai dalam format dokumen portabel (pdf) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi pada SIKD dan/atau sistem informasi terintegrasi lainnya. Dalam hal aplikasi pada SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia/mengalami kendala, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m dikirimkan melalui surat elektronik resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [Halaman 107] - 107 - (4) dan/atau media lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ketentuan mengenai format, periodisasi, dan tata cara penyampaian dokumen dalam bentuk arsip data komputer dan dokumen yang dipindai dalam format dokumen portabel (pdf) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 156 Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Penghitungan alokasi DBH PPH dan PBB tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; b. penyaluran DBH dan DAU pada tahun 2026 yang merupakan relaksasi atas kondisi bencana akan diperhitungkan dalam periode penyaluran berikutnya berdasarkan Peraturan Menteri ini; c. penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 82 pada tahun 2026 memperhitungkan penyaluran DBH tahun 2026 yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dan dilaksanakan pada periode penyaluran berikutnya; dan d. penyaluran DBH pada tahun 2026 yang tertunda akibat tidak disampaikannya persyaratan penyaluran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, penyaluran kembali DBH tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 157 Ketentuan mengenai RKP DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilaksanakan paling cepat mulai tahun anggaran 2026 untuk DAU tahun anggaran 2027. Pasal 158 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 159 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. [Halaman 108] - 108 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditandatangani secara elektronik PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж [Halaman 109] - 109 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TATA CARA PERHITUNGAN NILAI KINERJA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK* NO 1. INDIKATOR Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Bobot: 0,25 DASAR PERHITUNGAN Dasar Perhitungan pelaksanaan KSWP efektivitas KSWP; adalah persentase ditambah persentase NILAI KINERJA realisasi dampak 0–100 Persentase realisasi pelaksanaan KSWP = aktivitas KSWP dibagi dengan target aktivitas KSWP; Aktivitas KSWP adalah data aktivitas KSWP yang dihitung menggunakan data log akses dan/atau data laporan hasil pelaksanaan KSWP yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tiap semester; Target aktivitas KSWP adalah data historis aktivitas KSWP yang dihitung menggunakan data log akses dan/atau data laporan hasil pelaksanaan KSWP yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tiap semester; 2. Dukungan Data Bobot: 0,45 Penyediaan Dampak efektivitas KSWP adalah perhitungan atas dampak pelaksanaan KSWP terhadap kepatuhan pajak. Kelengkapan data dan ketepatan waktu penyampaian data sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan/atau PKS yang berlaku; 0–100 Kelengkapan data dinilai berdasarkan kelengkapan pengsisian elemen data dan pelaporan populasi data berdasarkan kondisi sebenarnya di wilayah kerja; 3. 4. Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKSOP4D) Bobot: 0,1 Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Bobot: 0,2 Untuk penilaian ketepatan waktu, dalam hal batas waktu penyampaian data bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian data adalah hari kerja berikutnya. Ketersediaan PKSOP4D 0 = tidak ada PKS 100 = ada PKS Ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember tahun pajak sebelumnya. 0–100 *perhitungan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak RUMUS PERHITUNGAN NILAI KINERJA Nilai Kinerja = (0,25 x KSWP) + (0,45 x Dukungan Penyediaan Data) + (0,1 x PKSOP4D) + (0,2 x Kepatuhan Pelaporan SPT) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Simpan Dokumen
Batal
Hapus Dokumen