Surat AI
Draft Surat
KOP
Penandatangan
Jenis Jabatan
AI
Chatbot
Sumber PDF
Admin
Basis Pengetahuan
Ubah Sumber PDF
Unggah dokumen format PDF untuk diproses teks dan diringkas intisari isinya.
Hapus Dokumen
Informasi Dokumen
Judul:
Kategori:
---------
Surat Dinas
Pidato
Peraturan
Lainnya
Tanggal Dokumen:
File PDF:
Saat ini:
sources/2026/10/NO_SURAT.pdf
Ubah:
Ringkasan:
Berikut adalah ringkasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan: Pokok Substansi: Peraturan ini menetapkan pedoman kode klasifikasi arsip numerik yang terstandardisasi bagi Kementerian Dalam Negeri dan seluruh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman pengelolaan arsip dinamis, mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, mewujudkan tertib arsip, serta mempercepat penemuan kembali arsip. Klasifikasi arsip dikelompokkan secara berjenjang berdasarkan fungsi fasilitatif (administrasi penunjang) dan fungsi substantif (tugas pokok instansi). Pihak dan Objek yang Disebut: 1. Pihak: Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembina teknis, Kepala Daerah, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota (termasuk unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan), serta para pengelola arsip/arsiparis. 2. Objek: Arsip dinamis (aktif, inaktif, vital, dan terjaga), arsip statis, tata laksana persuratan, serta naskah dinas dalam berbagai rumpun urusan pemerintahan. Ketentuan Penting: 1. Kode klasifikasi menggunakan kombinasi angka berjenjang yang merepresentasikan tugas, fungsi, dan transaksi administratif. 2. Klasifikasi primer terbagi dalam rumpun kode utama, antara lain: - 000: Umum (ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, perpustakaan, kearsipan, persandian, organisasi dan tatalaksana, riset) - 100: Pemerintahan (otonomi daerah, pemerintahan umum, hukum) - 200: Politik (kesatuan bangsa, pemilu, ormas) - 300: Keamanan dan Ketertiban (Satpol PP, penanggulangan bencana/SAR) - 400: Kesejahteraan Rakyat (pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kependudukan dan pencatatan sipil, KB, PMD) - 500: Perekonomian (pertanian, perdagangan, koperasi/UKM, kehutanan, kelautan/perikanan, perindustrian, ESDM) - 600: Pembangunan Daerah (pekerjaan umum, perumahan, tata ruang, lingkungan hidup) - 700: Pengawasan (pengawasan internal, audit, evaluasi) - 800: Kepegawaian (SDM aparatur, formasi, mutasi, diklat) - 900: Keuangan (anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, aset daerah) 3. Kode klasifikasi arsip berfungsi wajib sebagai dasar penomoran surat dinas, pemberkasan berkas aktif, penataan arsip inaktif, penyusutan, dan temu balik naskah dinas. 4. Pendanaan implementasi di tingkat kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten. 5. Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 8 dan Lampiran huruf C Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda. Tanggal dan Periode: - Tanggal penetapan: 12 September 2022. - Tanggal pengundangan: 23 September 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969). - Masa berlaku: Berlaku sejak tanggal diundangkan dan menjadi acuan operasional kearsipan aktif seterusnya hingga dilakukan penyesuaian aturan terbaru. Kegunaan Dokumen sebagai Rujukan Penyusunan Surat: 1. Rujukan utama pencantuman kode klasifikasi pada komponen nomor naskah dinas keluar (seperti nota dinas, surat edaran, surat tugas, surat keputusan bupati/sekda, dan surat dinas biasa) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Asahan. 2. Memastikan penomoran surat dibuat tepat sasaran sesuai substansi isi surat (apakah berkategori fasilitatif kepegawaian 800, keuangan 900, umum 000, atau substantif sektoral 100-600). 3. Pedoman integrasi penomoran surat dan registrasi naskah masuk/keluar ke dalam aplikasi tata kelola persuratan digital kedinasan daerah. 4. Panduan pengelompokan berkas saat pembuatan lembar disposisi, buku agenda ekspedisi, dan map pemberkasan naskah dinas.
Teks Ekstraksi:
[Halaman 1] SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. b. c. Mengingat : 1. 2. 3. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat umum terhadap pembagian urusan pemerintahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Dalam Negeri perlu menetapkan kode klasifikasi arsip; bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); [Halaman 2] 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953); Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); MEMUTUSKAN : : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas [Halaman 3] -3- 3. 4. 5. 6. 7. 8. instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Arsip Dinamis adalah adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis; b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Kementerian dan Pemerintah Daerah; dan d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip. (1) (2) (3) (4) Pasal 3 Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi: a. fungsi fasilitatif; dan b. fungsi substantif. Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Kementerian dan perangkat daerah. Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain. [Halaman 4] -4- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka. (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip. Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) (1) (2) (3) Pasal 4 Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8 dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri diundangkan. ini Pasal 6 mulai berlaku pada tanggal [Halaman 5] -5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2022 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 969 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001 [Halaman 6] 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH A. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 000 UMUM 000.1 LAMBANG 000.1.1 Lambang provinsi 000.1.2 Lambang kabupaten/kota 000.2 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 000.2.1 Telekomunikasi 000.2.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri 000.2.2.1 Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden 000.2.2.2 Perjalanan Dinas Menteri dan Wakil Menteri 000.2.2.3 Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 1 000.2.2.4 Perjalanan Dinas Pegawai 000.2.2.5 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah 000.2.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri 000.2.3.1 Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden 000.2.3.2 Perjalanan Dinas Menteri dan Wakil Menteri 000.2.3.3 Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 1 000.2.3.4 Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 000.2.3.5 Perjalanan Dinas Anggota DPRD 000.2.3.6 Perjalanan Dinas Pegawai 000.2.4 Penggunaan Fasilitas Kantor Antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya 000.2.5 Rapat Pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat 000.2.6 Penyediaan Konsumsi 000.2.7 Pengurusan kendaraan dinas 000.2.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas 000.2.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan 000.2.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan 000.2.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor 000.2.8.1 Pertamanan/ Landscape 000.2.8.2 Penghijauan 000.2.8.3 Perbaikan Gedung 000.2.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor 000.2.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma 000.2.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman 000.2.9 Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer: [Halaman 7] 7 000.2.10 000.2.11 000.2.12 000.2.9.1 Perbaikan/pemeliharaan 000.2.9.2 Pemasangan Ketertiban dan keamanan 000.2.10.1 Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas 000.2.10.2 Laporan ketetiban dan keamanan Administrasi pengelolaan parkir Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya 000.3 PERLENGKAPAN 000.3.1 Inventarisasi dan Penyimpanan 000.3.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan 000.3.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan 000.3.2 Pemeliharaan peralatan kantor 000.3.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor 000.3.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor 000.3.3 Distribusi 000.3.3.1 Barang habis pakai 000.3.3.2 Barang milik Kementerian Dalam Negeri 000.3.4 Penghapusan Barang Milik Kementerian Dalam Negeri Antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Kementerian Dalam Negeri, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMN termasuk didalamnya proses lelang penghapusan 000.3.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah 000.4 PENGADAAN 000.4.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 000.4.2 Pengadaan Langsung Antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak 000.4.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang Antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak 000.4.4 Swakelola Antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 000.4.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan Antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa 000.4.6 Monitoring dan Evaluasi Antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi [Halaman 8] 8 000.5 PERPUSTAKAAN 000.5.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 000.5.2 Deposit Bahan Pustaka 000.5.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.5.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman 000.5.2.3 Terbitan Internasional dan Regional 000.5.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.5.2.5 Bibliografi dan Katalog 000.5.3 Koleksi Pustaka 000.5.3.1 Pembelian 000.5.3.2 Hibah 000.5.3.3 Hadiah 000.5.3.4 Tukar Menukar 000.5.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR 000.5.3.6 Terbitan Internal 000.5.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus 000.5.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk) 000.5.4 Pengolahan Bahan Pustaka 000.5.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi 000.5.6 Layanan Perpustakaan 000.5.6.1 Keanggotaan 000.5.6.2 Peminjaman 000.5.6.3 Pengembangan gemar baca 000.5.7 Kerjasama Perpustakaan 000.5.7.1 MoU 000.5.7.2 Perjanjian kerjasama 000.5.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional 000.5.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan 000.5.8.1 Pengembangan situs web 000.5.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia 000.5.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan 000.5.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital 000.5.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan 000.5.10 Konservasi 000.5.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan 000.5.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan 000.5.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan 000.5.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) 000.5.12 Transformasi Digital 000.5.13 Kurasi Digital 000.5.14 Pengembangan Perpustakaan 000.5.14.1 Perpustakaan Umum 000.5.14.2 Perpustakaan Khusus 000.5.14.3 Perpustakaan Sekolah 000.5.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi [Halaman 9] 9 000.6 KEARSIPAN 000.6.1 Kebijakan di bidang kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 000.6.2 Pembinaan Kearsipan 000.6.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis Antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis 000.6.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis 000.6.2.3 Penilaian Arsiparis 000.6.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan Antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan 000.6.2.5 Data Base Arsiparis 000.6.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan 000.6.2.7 Supervisi dan Evaluasi Antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi 000.6.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi 000.6.2.9 Fasilitasi Kearsipan Antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan 000.6.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan Antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan 000.6.2.11 Jadwal Retensi Arsip Antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI 000.6.3 Pengelolaan Arsip Dinamis 000.6.3.1 Penciptaan Antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi 000.6.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif Antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas 000.6.3.3 Penataan Arsip Inaktif Antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik 000.6.3.4 Penggunaan Antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip 000.6.3.5 Autentikasi Arsip DinamisAntara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis 000.6.4 Program Arsip Vital Antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital [Halaman 10] 10 000.6.5 000.6.6 000.6.7 000.6.8 000.6.9 Pengelolaan Arsip Terjaga Antara lain: Daftar Identifkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga. Penyusutan Arsip 000.6.6.1 Pemindahan Arsip Antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan 000.6.6.2 Pemusnahan Arsip Antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Unit Kerja selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan. 000.6.6.3 Penyerahan Arsip Statis Antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan Alih Media Arsip Antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 000.6.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 000.6.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif Pengelolaan Arsip Statis 000.6.9.1 Akuisisi Antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan 000.6.9.2 Penghargaan dan Imbalan 000.6.9.3 Sejarah Lisan Antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkip 000.6.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis) [Halaman 11] 11 000.6.9.5 000.6.10 000.6.11 000.6.12 000.6.13 000.6.14 000.6.15 000.7 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik Antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide 000.6.9.6 Preservasi Preventif Antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media) 000.6.9.7 Preservasi Kuratif 000.6.9.8 Autentikasi Arsip Statis Antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis 000.6.9.9 Akses Arsip Statis Antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber Jasa Kearsipan Antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip Pengelolaan SIKN dan JIKN Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Pengawasan Kearsipan 000.6.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal 000.6.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal 000.6.15.3 Sanksi PERSANDIAN 000.7.1 Kebijakan di bidang Persandian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 000.7.2 Pengamanan persandian 000.7.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto 000.7.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto 000.7.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan 000.7.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi 000.7.3.1 Perencanaan Pengkajian 000.7.3.2 Administrasi Pengkajian 000.7.3.3 Pelaksanaan 000.7.3.4 Pelaporan 000.7.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian 000.7.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 000.7.4.2 Jaring Komunikasi 000.7.5 Layanan Sertifikasi Elektronik 000.7.5.1 Perencanaan dan Administrasi 000.7.5.2 Pelaksanaan Verifikasi 000.7.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 000.7.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing 000.7.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna 000.7.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik 000.7.5.7 Pelaporan [Halaman 12] 12 000.8 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 000.8.1 MusyawarahPerencanaan Pembangunan/Musrenbang 000.8.1.1 Musrenbang Provinsi 000.8.1.2 Musrenbang Nasional 000.8.1.3 Musrenbang Kab/Kota 000.8.2 Perencanaan Pembangungan Daerah 000.8.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 000.8.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 000.8.2.3 Rencana Anggaran Daerah 000.8.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan 000.8.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah 000.8.2.6 Program kerja tahunan 000.8.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja 000.8.2.8 Laporan Berkala 000.8.2.9 Laporan Insidential 000.8.2.10 Evaluasi Program 000.8.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 000.8.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan 000.8.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 000.8.6 Aksi Strategis Daerah 000.8.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah 000.8.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah 000.8.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah 000.8.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah 000.8.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah 000.8.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan 000.8.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah 000.8.7.2 Pendanaan Daerah 000.8.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional 000.8.7.4 Surat Berharga Syariah Negara 000.8.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru 000.9 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 000.9.1 Struktur Organisasi di lingkungan Kementerain Dalam Negeri 000.9.1.1 Pembentukan 000.9.1.2 Pengubahan 000.9.1.3 Pembubaran 000.9.2 Uraian Jabatan 000.9.2.1 Analisa Jabatan 000.9.2.2 Analisa Beban Kerja 000.9.3 Ketatalaksanaan 000.9.3.1 Proses Bisnis 000.9.3.2 Standar Pelayanan 000.9.3.3 Standar Operasional Prosedur [Halaman 13] 13 000.9.4 000.9.5 000.9.6 000.9.3.4 Pelayanan Publik Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional Evaluasi Kelembagaan Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi 000.9.6.1 Budaya Kerja 000.9.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 000.9.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 000.10 STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI 000.10.1 Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri 000.10.2 Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri 000.10.3 Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri 000.10.4 Pemantaran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri 000.10.5 Pelaksanaan administrasi strategi kebijakan dalam negeri 000.10.6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 100 PEMERINTAHAN 100.1 PEMERINTAH PUSAT 100.1.1 Kebijakan di bidang Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat 100.1.1.1 Susunan Kabinet meliputi: Pengangkatan Menteri, penunjukan Menteri ad interin dan Amanat Menteri 100.2 OTONOMI DAERAH 100.2.1 Perumusan Kebijakan 100.2.1.1 Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah 100.2.1.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa 100.2.1.3 Administrasi Kepala Daerah 100.2.1.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah 100.2.1.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah 100.2.1.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah 100.2.1.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 100.2.2 Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi 100.2.2.1 Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah 100.2.2.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa 100.2.2.3 Administrasi Kepala Daerah 100.2.2.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah [Halaman 14] 14 100.2.2.5 100.2.3 100.2.4 100.2.5 100.2.6 100.2.7 100.2.8 100.3 Pembinaan umum kelembagaan daerah 100.2.2.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah 100.2.2.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Pelaksanaan Fasilitasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Pelaksanaan Pembinaan Umum 100.2.4.1 Pelaksanaan Pembinaan Umum di bidang penataan daerah 100.2.4.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa 100.2.4.3 Administrasi Kepala Daerah 100.2.4.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah 100.2.4.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah 100.2.4.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah 100.2.4.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi 100.2.5.1 Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penataan Daerah 100.2.5.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa 100.2.5.3 Administrasi Kepala Daerah 100.2.5.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah 100.2.5.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah 100.2.5.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah 100.2.5.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 100.2.6.1 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Penataan Daerah 100.2.6.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa 100.2.6.3 Administrasi Kepala Daerah 100.2.6.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rayat Daerah 100.2.6.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah 100.2.6.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah 100.2.6.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Menteri PEMERINTAH DESA 100.3.1 Perumusan Kebijakan 100.3.1.1 Perumusan Kebijakan Fasilitasi Penataan Desa di Bidang [Halaman 15] 15 100.3.1.2 100.3.2 100.3.3 100.3.4 100.3.5 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 100.3.1.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa 100.3.1.4 Produk hukum desa 100.3.1.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa 100.3.1.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan 100.3.1.7 Kelembagaan desa 100.3.1.8 Kerja sama pemerintahan 100.3.1.9 Evaluasi perkembangan desa Pelaksanaan Kebijakan 100.3.2.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Penataan Desa 100.3.2.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 100.3.2.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa 100.3.2.4 Produk hukum desa 100.3.2.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa 100.3.2.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan 100.3.2.7 Kelembagaan desa 100.3.2.8 Kerja sama pemerintahan 100.3.2.9 Evaluasi perkembangan desa Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi 100.3.3.1 Pelaksanaan Pembinaan Umum dan koordinasi di Bidang Fasilitasi Penataan Desa 100.3.3.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 100.3.3.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa 100.3.3.4 Produk hukum desa 100.3.3.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa 100.3.3.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan 100.3.3.7 Kelembagaan desa 100.3.3.8 Kerja sama pemerintahan 100.3.3.9 Evaluasi perkembangan desa Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 100.3.4.1 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa 100.3.4.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 100.3.4.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa 100.3.4.4 Kelembagaan desa 100.3.4.5 Kerja sama desa Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 100.3.5.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa 100.3.5.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 100.3.5.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa 100.3.5.4 Produk hukum desa 100.3.5.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa [Halaman 16] 16 100.3.5.6 100.3.6 100.3.7 100.3.8 100.4 HUKUM 100.4.1 100.4.2 100.4.3 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan 100.3.5.7 Kelembagaan desa 100.3.5.8 Kerja sama pemerintahan 100.3.5.9 Evaluasi perkembangan desa Pemberian bimbingan teknis dan supervisi 100.3.6.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi Penataan Desa 100.3.6.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 100.3.6.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa 100.3.6.4 Produk hukum desa 100.3.6.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa 100.3.6.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan 100.3.6.7 Kelembagaan desa 100.3.6.8 Kerja sama pemerintahan 100.3.6.9 Evaluasi perkembangan desa Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Program Legislasi 100.4.1.1 Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi 100.4.1.2 Program legislasi Kementerian Dalam Negeri Rancangan Peraturan Perundang-undangan 100.4.2.1 Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan. 100.4.2.2 Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan. 100.4.2.3 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum. 100.4.2.4 Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan. Peraturan/Keputusan Menteri, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum [Halaman 17] 17 100.4.4 100.4.5 100.4.6 100.4.7 100.4.8 100.4.9 100.4.10 100.4.11 Instruksi/Surat Edaran 100.4.4.1 Intruksi/Surat Edaran Menteri 100.4.4.2 Instruksi/ Surat Edaran Setingkat Eselon I dan II, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum. Surat Perintah 100.4.5.1 Surat Perintah Menteri 100.4.5.2 Surat Perintah Eselon I dan II Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir. Nota kesepahaman /memorandum of Understanding (Mou)/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama: 100.4.7.1 Dalam Negeri 100.4.7.2 Luar Negeri Dokumen Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturanperaturan yang dijadikan referensi. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum 100.4.9.1 Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum 100.4.9.2 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama Kasus/ Sengketa Hukum 100.4.11.1 Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran antara lain: Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis Berkas pembelaan dan bantuan hukum Telaah hukum dan opini hukum 100.4.11.2 Berkas tentang kasus/sengketa perdata antara lain: Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis Berkas pembelaan dan bantuan hukum Telaah hukum dan opini hukum 100.4.11.3 Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara antara lain: Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis Berkas pembelaan dan bantuan hukum Telaah hukum dan opini hukum 100.4.11.4 Berkas tentang kasus/sengketa perburuhan antara lain [Halaman 18] 18 100.4.12 100.4.13 100.4.14 200 Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis Telaah hukum dan opini hukum 100.4.11.5 Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrase antara lain Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis Berkas pembelaan dan bantuan hukum Telaah hukum dan opini hukum Perijinan Berkas sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 100.4.13.1 Hak Cipta 100.4.13.2 Hak Paten Biasa 100.4.13.3 Hak Paten Sederahana 100.4.13.4 Hak Desain Industri 100.4.13.5 Hak Rahasia Dagang 100.4.13.6 Hak Merk 100.4.13.7 DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) Permohonan HAKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain tata letak Sirkuit Terpadu) POLITIK 200.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN 200.1.1 Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi 200.1.2 Fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 200.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN 200.2.1 Pelaksanaan Kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan Politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi 200.2.2 Penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila 200.2.3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 200.2.4 Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 200.3 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG FASILITASI ORGANISASI MASYRAKAT DAN FASIITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 200.4 PELAKSANAAN PEMBINAAN UMUM 200.4.1 Pelaksanaan Pembinaan Umum di Bidang Penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi 200.4.2 Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila [Halaman 19] 19 200.4.3 200.4.4 200.4.5 300 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 200.5 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI 200.5.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi 200.5.2 Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila 200.5.3 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 200.5.4 Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya 200.5.5 Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 200.6 PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 200.6.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi 200.6.2 Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila 200.6.3 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 200.6.4 Pembinaan kewaspadaan nasional 200.6.5 Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya 200.6.6 Fasilitasi penanganan konflik sosial 200.7 PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL 200.8 PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI KEAMANAN DAN KETERTIBAN 300.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN 300.1.1 Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah 300.1.2 Penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara 300.1.3 Kerja sama daerah 300.1.4 Fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 300.1.5 Fasilitasi kecamatan 300.1.6 Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan 300.1.7 Manajemen bencana dan kebakaran 300.1.8 Pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 300.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN [Halaman 20] 20 300.2.1 300.2.2 300.2.3 300.2.4 300.2.5 300.2.6 300.2.7 300.2.8 300.2.9 400 Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah Penamaan rupa bumi dan data wilayah penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara Kerja sama daerah Fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Fasilitasi kecamatan Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan Manajemen bencana dan kebakaran Pelaksanaan tugas tampung tantra 300.3 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KOORDINASI PENETAPAN KAWASAN KHUSUS DAN PERKOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 300.4 PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 300.5 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI 300.5.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah 300.5.2 Penetapan perbatasan antar daerah 300.5.3 Penetapan kawasan perkotaan 300.5.4 Kerja sama daerah 300.5.5 Fasilitasi perselisihan pemerintahan 300.5.6 Ketentraman dan ketertiban umum 300.5.7 Perlindungan masyarakat 300.5.8 Fasilitasi kecamatan 300.6 PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 300.6.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah 300.6.2 Penamaan rupa bumi dan data wilayah 300.6.3 Penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara 300.6.4 Kerja sama daerah 300.6.5 Fasilitasi perselisihan pemerintahan 300.6.6 Ketentraman, ketertiban umum 300.6.7 Perlindungan masyarakat 300.6.8 Fasilitasi kecamatan 300.6.9 Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan 300.6.10 Manajemen bencana dan kebakaran 300.6.11 Pelaksanaan tugas tampung tantra 300.7 PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL 300.8 PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI KESEJAHTERAAN RAKYAT [Halaman 21] 21 400.1 PENDIDIKAN 400.1.1 Penyiapan perumusan kebijakan 400.1.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 400.1.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 400.1.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 400.1.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 400.1.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 400.1.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pendidikan 400.2 OLAHRAGA 400.2.1 Penyiapan perumusan kebijakan 400.2.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 400.2.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 400.2.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 400.2.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 400.2.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 400.2.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Olahraga 400.3 KEPEMUDAAN 400.3.1 Penyiapan perumusan kebijakan 400.3.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 400.3.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 400.3.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 400.3.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 400.3.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 400.3.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang kepemudaan 400.4 SOSIAL DAN BUDAYA 400.4.1 Penyiapan perumusan kebijakan 400.4.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 400.4.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 400.4.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 400.4.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 400.4.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 400.4.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Sosial dan Budaya KESEHATAN 400.5 [Halaman 22] 22 400.5.1 400.5.2 400.5.3 400.5.4 400.5.5 400.5.6 400.5.7 Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kesehatan 400.6 AGAMA DAN KEPERCAYAAN 400.6.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah 400.6.2 Fasilitasi meliputi: Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan Kasus Keagamaan Kasus Aliran Keagamaan 400.6.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME meliputi: Kelembagaan dan kepercayaan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Komunitas Kepercayaa Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial 400.7 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 400.7.1 Penyiapan perumusan kebijakan 400.7.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 400.7.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 400.7.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 400.7.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 400.7.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 400.7.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 400.8 KEPENDUDUKAN 400.8.1 Perencanaan umum dan program kependudukan Pendaftaran penduduk meliputi: 400.8.1.1 Formulir biodata penduduk 400.8.1.2 Formulir permohonan, perpanjangan pembahasan KTP, KK dan Mutasi penduduk pengawasan KTP, dan Mutasi penduduk 400.8.1.3 Formulir permohonan, perlindungan dokumen KTP, KK dan akta-akta adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan, [Halaman 23] 23 400.8.2 sensus kependudukan, warga negara asing 400.8.1.4 Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya 400.8.1.5 Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA 400.8.1.6 Pendaftaran dan perpindahan WNI 400.8.1.7 Pendaftaran dan perpindahan penduduk pengungsi dan rentan, akibat bencana alam, kerusuhan sosial, daerah terbelakang 400.8.1.8 Proses pengangkatan pejabat luar biasa, pencatatan sipil dan pembantunya 400.8.1.9 Data evaluasi jumlah pengangguran, cara penanggulangan pengangguran Pencatatan Sipil meliputi: 400.8.2.1 Formulir permohonan akta kelahiran perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama kenal lahir/matii, adopi, perubahan pengganti nama, pemalsuan dokumen pendidikan sensus kependudukan 400.8.2.2 Akta kelahiran dan kematian 400.8.2.3 Kasus-kasus nikah cerai, rujuk meliputi: Penyelesaian dan laporanya 400.8.2.4 Kewarganegaraan WNA meliputi: Permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya 400.8.2.5 Data dan informasi mengenai pencatatan pewarganegaraan non perkawinan dan kelahiran 400.8.2.6 Catatan kelahiran dan kematian 400.8.2.7 Catatan perkawinan dan perceraian agama Islam 400.8.2.8 Catatan perkawinan dan perceraian nonIslam 400.8.2.9 Catatan perkawinan dan perceraian advokasi perkawinan dan perceraian 400.8.2.10 Identifikasi dan inventarisasi sistem, prosedur dan standar pelayanan pencataan pengangkatan pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta advokasi 400.8.2.11 Catatan tentang pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta 400.8.2.12 Data dan informasi tentang pencatatan kewarganegaraan akibat perkawinan, kelahiran, dan non perkawinan kelahiran. 400.8.2.13 Kebijakan dan pedoman teknis pencatatan kewarganegaraan 400.8.2.14 Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil 400.8.2.15 Sistem dokumentasi pencatatan sipil [Halaman 24] 24 400.8.3 400.8.4 Informasi Kependudukan 400.8.3.1 Pengembangan perangkat lunak, keras, dan jaringan komunikasi data 400.8.3.2 Fasilitas teknis pengembangan perangkat lunak, keras, jaringan komunikasi data 400.8.3.3 Manual teknis pengolahan data pendaftaran penduduk dan catatan sipil, daerah maju, berkembang 400.8.3.4 Kebijakan dan pedoman teknis pengolahan data pendaftaran penduduk, biodata, NIK, KTP, dan KK 400.8.3.5 Manual teknis pengolahan data kejadian vital meliputi kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk 400.8.3.6 Manual teknis pengolahan data penduduk dan non registrasi 400.8.3.7 Manual teknis pengolahan sistem pelayanan media elektronik cetak dan outlet 400.8.3.8 Fasilitas pelayanan media elektronik, cetak dan outlet 400.8.3.9 Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi informasi kependudukan 400.8.3.10 Sistem dokumentasi informasi kependudukan Perkembangan Penduduk 400.8.4.1 Struktur dan komposisi penduduk 400.8.4.2 Fertilitas, kesehatan, dan reproduksi 400.8.4.3 Morbilitas dan mortalitas penduduk dan fasilitas 400.8.4.4 Data kuantitas penduduk 400.8.4.5 Pengembangan Kualitas anak, remaja, penduduk usia produktif dan lanjut usia 400.8.4.6 Data informasi pengembangan kualitas penduduk 400.8.4.7 Penataan persebaran penduduk antar wil sementara dan migran non permanen 400.8.4.8 Data dan Informasi persebaran penduduk 400.8.4.9 Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk 400.8.4.10 Penataan penduduk sementara dan non migran permanen 400.8.4.11 Manual teknis perlindungan penduduk 400.8.4.12 Telaahan dan kajian pengolaaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya 400.8.4.13 Manual teknis pelayanan kelembagaan pemberdayaan masyarakat ekonomi dan sosial budaya [Halaman 25] 25 400.8.4.14 400.8.5 400.8.6 400.8.7 400.9 Telaahan dan Pengkajian pengembangan wawasan kependudukan melalui pendidikan jalur sekolah, luar sekolah dan masyarakat Proyeksi dan penyesuaian kebijakan kependudukan 400.8.5.1 Telaahan & pengkajian pengembangan, dokumentasi, pemanfaatan kependudukan 400.8.5.2 Kebijakan dan pedoman teknis kependudukan 400.8.5.3 Telaahan dan pengkajian implikasi, analisis, struktur dan komposisi, pemanfaatan proyeksi penduduk 400.8.5.4 Data, informasi, dan dokumentasi proyeksi penduduk 400.8.5.5 Klasifikasi dan pedoman teknis proyeksi penduduk 400.8.5.6 Telaahan dan pengkajian dampak kependudukan advokasi dan standarisasi 400.8.5.7 Kebijakan dan pedoman teknis analisis dampak kependudukan 400.8.5.8 Telaahan dan pengkajian penyerasian lembaga usaha swasta, masyarakat dan mitra internasional 400.8.5.9 Penyelesaian lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/Kota 400.8.5.10 Kebijakan dan Pedoman teknis penyelesaian kelembagaan Kewarganegaraan Asing 400.8.6.1 Keimigrasian meliputi: pembinaan, penyuluhan, pengendalian, pengembangan 400.8.6.2 Data imigrasi yang masuk 400.8.6.3 Kasus paspor / visa palsu 400.8.6.4 Bukti pelaporan warga negara asing pelaporan /keterangan tamu warga negara asing 400.8.6.5 Pengusiran warga negara asing / bangsa asing 400.8.6.6 Perpindahan bangsa asing 400.8.6.7 Kewarganegaraan meliputi: permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya 400.8.6.8 Laporan jumlah WNI keturunan asing Urbanisasi 400.8.7.1 Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi 400.8.7.2 Penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan KELUARGA BERENCANA 400.9.1 Penyiapan perumusan kebijakan 400.9.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan umum, pembinaan [Halaman 26] 26 400.9.3 400.9.4 400.9.5 400.9.6 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 400.10 HUBUNGAN MASYARAKAT 400.10.1 Keprotokolan 400.10.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) 400.10.1.2 Buku tamu Keprotokolan 400.10.1.3 Agenda kegiatan pimpinan 400.10.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 400.10.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat 400.10.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media 400.10.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 400.10.4.1 Kliping koran 400.10.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat 400.10.4.3 Pengumuman /pemberitaan 400.10.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah 400.10.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah 400.10.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM 400.10.5.3 Hubungan dengan perusahaan 400.10.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL) 400.10.5.5 Forum Kehumasan 400.10.5.6 Hubungan dengan Media Massa 400.10.6 Dengar pendapat/hearing DPRD 400.10.7 Bahan/materi pidato Menteri Dalam Negeri 400.10.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal 400.10.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 400.10.10 Pameran/sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan 400.10.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan 400.10.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf 500 PEREKONOMIAN 500.1 PERTANIAN DAN PANGAN 500.1.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.1.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan umum pembinaan [Halaman 27] 27 500.1.3 500.1.4 500.1.5 500.1.6 500.1.7 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan 500.2 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 500.2.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.2.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, 500.2.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.2.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.2.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.2.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan 500.3 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 500.3.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.3.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.3.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal 500.3.4 Penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.3.5 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.3.6 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.3.7 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.3.8 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal 500.4 KEHUTANAN 500.4.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.4.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.4.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.4.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.4.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.4.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.4.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kehutanan [Halaman 28] 28 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 500.5.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.5.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.5.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.5.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.5.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.5.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.5.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan 500.6 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 500.6.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.6.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.6.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.6.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.6.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.6.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.6.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 500.7 PERHUBUNGAN 500.7.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.7.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.7.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.7.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.7.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.7.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.7.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Perhubungan 500.8 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 500.8.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.8.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.8.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.8.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.8.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.8.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.8.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika [Halaman 29] 29 500.9 PARIWISATA 500.9.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.9.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.9.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.9.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.9.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.9.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.9.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pariwisata 500.10 STATISTIK DAN PERSANDIAN 500.10.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.10.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.10.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.10.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.10.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.10.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.10.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Statistik dan Persandian 500.11 KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI 500.11.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.11.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.11.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.11.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.11.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.11.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.11.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 500.12 PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 500.12.1 Penyiapan perumusan kebijakan 500.12.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 500.12.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 500.12.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 500.12.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 500.12.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 500.12.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang [Halaman 30] 30 600 PEMBANGUNAN DAERAH 600.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN 600.1.1 Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 600.1.2 perencanaan pembangunan daerah 600.1.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah 600.1.4 Fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat 600.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN 600.2.1 Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 600.2.2 perencanaan pembangunan daerah 600.2.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat 600.3 PELAKSANAAN PEMBINAAN UMUM DAN KOORDINASI 600.3.1 Pelaksanaan Pembinaan umum dan koordinasi Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 600.3.2 Perencanaan pembangunan daerah, 600.3.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah 600.3.4 Fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat 600.4 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA SERTA STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 600.5 PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 600.5.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 600.5.2 Perencanaan pembangunan daerah 600.5.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah 600.5.4 Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat 600.6 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI 600.6.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 600.6.2 Perencanaan pembangunan daerah, 600.6.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, 600.6.4 Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 600.7 PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL 600.8 PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI 600.9 PEKERJAAN UMUM 600.9.1 Penyiapan perumusan kebijakan 600.9.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan umum pembinaan [Halaman 31] 31 600.9.3 600.9.4 600.9.5 600.9.6 600.9.7 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum 600.10 PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 600.10.1 Penyiapan perumusan kebijakan 600.10.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 600.10.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 600.10.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 600.10.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 600.10.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 600.10.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 600.11 LINGKUNGAN HIDUP 600.11.1 Penyiapan perumusan kebijakan 600.11.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum 600.11.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan 600.11.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan 600.11.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 600.11.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi 600.11.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup 700 PENGAWASAN 700.1 PENGAWASAN INTERNAL 700.1.1 Rencana Pengawasan 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) [Halaman 32] 32 700.1.2.2 700.1.2.3 700.1.2.4 700.1.2.5 700.1.2.6 700.1.2.7 700.1.2.8 700.1.2.9 800 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Laporan Perkembangan Barang Milik Negara Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Good Corporate Governance (GCG) KEPEGAWAIAN 800.1 SUMBER DAYA MANUSIA 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus 800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima 800.1.2.5 Pengangkatan ASN 800.1.2.6 Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan) 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN 800.1.3 Mutasi Pegawai [Halaman 33] 33 800.1.3.1 800.1.4 800.1.5 800.1.6 800.1.7 800.1.8 800.1.9 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengembangan Karir 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja 800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit Kinerja Aparatur Sipil Negara 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai 800.1.6.2 Disiplin 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara 800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya Bantuan Hukum Status dan Kedudukan Pegawai 800.1.8.1 Status Kepegawaian 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian 800.1.8.3 Keberatan Pegawai 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian [Halaman 34] 34 800.1.9.1 800.1.10 800.1.11 800.1.12 800.1.13 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik Pengawasan dan pengendalian 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer Administrasi Pegawai 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas 800.1.11.2 Cuti Sakit 800.1.11.3 Cuti Bersalin 800.1.11.4 Cuti Tahunan 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting 800.1.11.6 Cuti Besar 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan Kesejahteraan Pegawai 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS 800.1.12.3 Tabungan Perumahan 800.1.12.4 Bantuan Sosial 800.1.12.5 Pakaian Dinas 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi 800.1.12.10 Rekam Medis Administrasi Perseorangan 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) [Halaman 35] 35 800.1.13.3 800.1.14 800.2 900 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan 800.1.13.4 Sekretaris Daerah 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional Penilaian Kompetensi 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat 800.2.2.4 Modul-modul diklat 800.2.2.5 Panduan fasilitator 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat 800.2.3 Widyaiswara 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran 800.2.4.5 Sistem informasi diklat 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat 800.2.5 Alumni Diklat KEUANGAN 900.1 KEUANGAN DAERAH 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) [Halaman 36] 36 900.1.1.1 900.1.2 900.1.3 900.1.4 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Penyusunan Anggaran 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pelaksanaan Anggaran 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS 900.1.3.2 Pendapatan 900.1.3.3 Belanja 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 900.1.3.7 Daftar Gaji 900.1.3.8 Kartu Gaji 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) 900.1.3.10 Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book) 900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya 900.1.4.4 Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender 900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana 900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya 900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) 900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat [Halaman 37] 37 900.1.4.9 900.1.4.10 900.1.4.11 900.1.4.12 900.1.4.13 900.1.4.14 900.1.5 900.1.6 900.1.7 900.1.8 Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Staff Appraisal Report Report /Laporan Laporan Hutang Daerah Completion Report/Annual Report Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Pengelolaan Negeri (PHLN) 900.1.5.1 Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi 900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan 900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 900.1.7.3 Buku Rekening Bank 900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening 900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan [Halaman 38] 38 900.1.8.1 900.1.9 900.1.10 900.1.11 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan Pengelolaan Anggaran Pemilu 900.1.9.1 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah [Halaman 39] 39 900.1.11.1 900.1.12 900.1.13 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah Anggaran Daerah 900.1.12.1 Anggaran Daerah 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah Pendapatan dan Investasi Daerah 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan [Halaman 40] 40 900.1.14 900.1.15 pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah Fasilitasi Dana Perimbangan 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Halaman 41] 41 900.1.15.1 900.1.15.2 900.1.15.3 900.1.15.4 900.1.15.5 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah B. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 000 UMUM 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 000.1.1 Telekomunikasi 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD [Halaman 42] 42 000.1.4 000.1.5 000.1.6 000.1.7 000.1.8 000.1.9 000.1.10 000.1.11 000.1.12 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya) Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat Penyediaan Konsumsi Pengurusan Kendaraan Dinas 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape 000.1.8.2 Penghijauan 000.1.8.3 Perbaikan Gedung 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan 000.1.9.2 Pemasangan Ketertiban dan Keamanan 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan Administrasi Pengelolaan Parkir Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya 000.2 PERLENGKAPAN 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor 000.2.3 Distribusi 000.2.3.1 Barang habis pakai 000.2.3.2 Barang milik daerah 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah 000.3 PENGADAAN 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, [Halaman 43] 43 000.3.2 000.3.3 000.3.4 000.3.5 000.3.6 000.4 penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi PERPUSTAKAAN 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog 000.4.3 Koleksi Pustaka 000.4.3.1 Pembelian 000.4.3.2 Hibah 000.4.3.3 Hadiah 000.4.3.4 Tukar Menukar 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR 000.4.3.6 Terbitan Internal 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk) 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi 000.4.6 Layanan Perpustakaan 000.4.6.1 Keanggotaan 000.4.6.2 Peminjaman 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan 000.4.7.1 MoU 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional [Halaman 44] 44 000.4.8 000.4.9 000.4.10 000.4.11 000.4.12 000.4.13 000.4.14 000.5 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan 000.4.8.1 Pengembangan situs web 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital Pangkalan Data Layanan Perpustakaan Konservasi 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) Transformasi Digital Kurasi Digital Pengembangan Perpustakaan 000.4.14.1 Perpustakaan Umum 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi KEARSIPAN 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.5.2 Pembinaan Kearsipan 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan 000.5.2.5 Data Base Arsiparis 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi 000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis [Halaman 45] 45 000.5.3.1 000.5.4 000.5.5 000.5.6 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi) 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas) 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik) 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip) 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis) Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital) Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga Penyusutan Arsip 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan) 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan. 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan) [Halaman 46] 46 000.5.7 000.5.8 000.5.9 000.5.10 000.5.11 000.5.12 000.5.13 000.5.14 000.5.15 000.6 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif Pengelolaan Arsip Statis 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip) 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis) 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide) 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media) 000.5.9.7 Preservasi Kuratif 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis) 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber) Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip) Pengelolaan SIKN dan JIKN Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Pengawasan Kearsipan 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal 000.5.15.3 Sanksi PERSANDIAN 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah [Halaman 47] 47 000.6.2 000.6.3 000.6.4 000.6.5 000.7 Pengamanan persandian 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian 000.6.3.3 Pelaksanaan 000.6.3.4 Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Persandian 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 000.6.4.2 Jaring Komunikasi Layanan Sertifikasi Elektronik 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik 000.6.5.7 Pelaporan PERENCANAAN PEMBANGUNAN 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi 000.7.1.2 Musrenbang Nasional 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan 000.7.1.6 Musrenbang Desa 000.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah 000.7.2.6 Program kerja tahunan 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja 000.7.2.8 Laporan Berkala 000.7.2.9 Laporan Insidential 000.7.2.10 Evaluasi Program 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 000.7.6 Aksi Strategis Daerah 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah [Halaman 48] 48 000.7.6.2 000.7.7 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah 000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah 000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah Perencanaan Pendanaan Pembangunan 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah 000.7.7.2 Pendanaan Daerah 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru 000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 000.8.1.1 Pembentukan 000.8.1.2 Pengubahan 000.8.1.3 Pembubaran 000.8.2 Uraian Jabatan 000.8.2.1 Analisa Jabatan 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja 000.8.3 Ketatalaksanaan 000.8.3.1 Proses Bisnis 000.8.3.2 Standar Pelayanan 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur 000.8.3.4 Pelayanan Publik 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi 000.8.6.1 Budaya Kerja 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi 000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 000.9.6.1 Data 000.9.6.2 Statistik 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian [Halaman 49] 49 000.9.7 000.9.8 000.9.9 000.9.10 100 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Seminar, lokakarya, temukarya, workshop PEMERINTAHAN 100.1 OTONOMI DAERAH 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi) 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) 100.1.4.5 Assosiasi Daerah 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa 100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah 100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) 100.2 PEMERINTAHAN UMUM 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama 100.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 100.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 100.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah 100.2.4 Fasilitasi Kecamatan 100.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum [Halaman 50] 50 100.2.3 100.2.3.5 100.3 HUKUM 100.3.1 100.3.2 100.3.3 100.3.4 100.3.5 100.3.6 100.3.7 100.3.8 100.3.9 100.3.10 100.3.11 Wilayah Administrasi dan Perbatasan 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan Pemeliharaan Batas Wilayah Program Legislasi 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah 100.3.1.2 Program Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah 100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur 100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati 100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota Instruksi / Surat Edaran 100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi 100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten 100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota 100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II Surat Perintah 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama 100.3.7.1 Dalam Negeri 100.3.7.2 Luar Negeri Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi) Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) Kasus/ Sengketa Hukum 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata [Halaman 51] 51 100.3.12 100.3.13 100.3.14 200 100.3.11.3 Tata Usaha Negara 100.3.11.4 Perburuhan 100.3.11.5 Arbitrase 100.3.11.6 Sengketa Adat Perijinan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 100.3.13.1 Hak Cipta 100.3.13.2 Hak Paten 100.3.13.3 Hak Desain Industri 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang 100.3.13.5 Hak Merk Permohonan HAKI yang ditolak POLITIK 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan 200.1.2.3 Bela Negara 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan 200.1.3 Kewaspadaan Nasional 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan 200.1.4.1 Ketahanan Seni 200.1.4.2 Ketahanan Budaya 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan 200.1.4.6 Fasilitasi 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas 200.1.5 Politik Dalam Negeri 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan [Halaman 52] 52 200.1.5.3 200.1.5.4 200.1.6 200.2 PEMILU 200.2.1 200.2.2 200.2.3 200.2.4 200.2.5 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi 200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi 200.1.5.6 Pemerintah Daerah 200.1.5.7 Database Parpol 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik 200.1.5.9 Pemilihan Umum Ketahanan Ekonomi 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS) 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual Penetapan Peserta Pemilu 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota 270.04.05 Peta Daerah Pemilihan Pencalonan Pemilu 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran 200.2.5.3 Daftar bakal calon [Halaman 53] 53 200.2.5.4 200.2.6 200.2.7 200.2.8 200.2.9 200.2.10 200.2.11 300 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap Kampanye Pemilu 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye 200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye Dana Kampanye 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye Pemungutan dan Penghitungan Suara 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara 200.2.8.2 Master surat suara 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan) 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah Penetapan Hasil Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu KEAMANAN DAN KETERTIBAN 300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja 300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja 300.1.4 Perlindungan Masyarakat 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring [Halaman 54] 54 300.2.2.3 300.2.3 300.2.4 300.2.5 300.2.6 300.2.7 300.2.8 300.2.9 300.2.10 300.2.11 300.2.12 400 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan 300.2.2.6 Registrasi BEACON Pencegahan dan Kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan Operasi Pencarian dan Pertolongan Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi Operasi Komunikasi 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) 300.2.8.3 Registrasi BEACON Inventarisasi dan Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi Penyajian dan Layanan Informasi Pelapooran dan Evaluasi 300.2.12.1 Laporan Harian 300.2.12.2 Laporan Bulanan 300.2.12.3 Laporoan Tahunan 300.2.12.4 Evaluasi KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya [Halaman 55] 55 400.1.3 400.1.4 400.1.5 400.1.6 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur 400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya 400.1.5.5 Ketenagakerjaan 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi Pengembangan Daerah Khusus [Halaman 56] 56 400.1.6.1 400.1.6.2 400.1.6.3 400.1.6.4 400.1.6.5 400.1.6.6 400.1.6.7 400.2 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus Pemantauan dan evaluasi PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum 400.2.2.1 Data gender 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan) 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan 400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum) 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 400.2.4.2 Data perlindungan anak 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak 400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak) 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak [Halaman 57] 57 400.2.5.6 400.2.6 400.2.7 400.2.8 400.3 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE) Penghargaan Kabupaten Layak Anak Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak PENDIDIKAN 400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif) 400.3.2.2 Pelatihan Sosial 400.3.2.3 Peringatan Hari anak 400.3.2.4 Block Grant 400.3.3 Pendidikan Masyarakat 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial 400.3.3.3 Pembinaan Program 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan 400.3.3.5 Pameran 400.3.3.6 Rakor 400.3.3.7 Sosialisasi 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi 400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar 400.3.5.2 Block Grant 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi, 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS) 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin 400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus 400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran 400.3.6.2 Block Grant 400.3.6.3 Lomba, festival 400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek 400.3.6.5 Pendataan 400.3.6.6 Kelembagaan 400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru 400.3.7.3 Sertifikasi Guru 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru 400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek 400.3.7.7 Block Grant 400.3.8 Sekolah Menengah Atas 400.3.8.1 Kurikulum 400.3.8.2 Bahan Ajar 400.3.8.3 Pelatihan 400.3.8.4 Block grant [Halaman 58] 58 400.3.9 400.3.10 400.3.11 400.3.12 400.3.13 400.4 400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi 400.3.8.6 Lomba, Sayembara, festival 400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS) 400.3.8.8 Bantuan siswa miskin Pendidikan Khusus-Layanan Khusus 400.3.9.1 Bahan ajar 400.3.9.2 Petunjuk Teknis 400.3.9.3 Block grant 400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek 400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival 400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran 400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran 400.3.9.8 Pendataan 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru 400.3.10.3 Setifikasi Guru 400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah 400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik 400.3.10.7 Block grant 400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi Penilaian Pendidikan 400.3.11 Penilaian Akademik 400.3.12 Penilaian Non Akademik 400.3.13 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian Data dan Statistik Pendidikan 400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran Prasarana dan Sarana Pendidikan 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan 400.3.13.2 Sarana Pendidikan 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi KEOLAHRAGAAN 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi 400.4.3.1 Olahraga Massal [Halaman 59] 59 400.4.3.2 400.4.3.3 400.4.4 400.4.5 400.4.6 400.4.7 400.4.8 400.4.9 400.4.10 400.4.11 400.5 Olahraga Tradisional Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi 400.4.4.3 Olahraga Prestasi 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus 400.4.5.1 Olahraga Tradisional 400.4.5.2 Layanan Khusus Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga Pembibitan dan IPTEK Olahraga 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga 400.4.7.2 Kompetisi 400.4.7.3 IPTEK Olahraga Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan Industri dan Promosi Olahraga 400.4.9.1 Industri Olahraga 400.4.9.2 Promosi Olahraga Olahraga Prestasi 400.4.10.1 Daerah 400.4.10.2 Nasional 400.4.10.3 Internasional Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga KEPEMUDAAN 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) 400.5.2.3 Pengembangan 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan) 400.5.5.1 Pengkajian [Halaman 60] 60 400.5.6 400.5.7 400.5.8 400.5.9 400.5.10 400.6 400.5.5.2 Pengembangan 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi) Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan Kewirausahaan 400.5.7.1 Kelembagaan 400.5.7.2 Pengaderan 400.5.7.3 Perintisan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 400.5.9.1 Standardisasi 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 400.5.10.1 Kemitraan 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda KEBUDAYAAN 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 400.6.2.1 Registrasi Nasional 400.6.2.2 Pelindungan 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya 400.6.4.1 Sejarah 400.6.4.2 Pemetaan nilai 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya 400.6.5.2 Kekayaan budaya [Halaman 61] 61 400.6.5.3 400.6.5.4 400.7 Warisan budaya nasional dan dunia Diplomasi budaya KESEHATAN 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer 400.7.2.9 Pembiayaan darah 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK) 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA) 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya 400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus [Halaman 62] 62 400.7.5 400.7.6 400.7.7 400.7.8 400.7.9 400.7.10 400.7.11 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan Penunjang medik dan sarana kesehatan 400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi 400.7.5.2 Patologi dan toksilogi 400.7.5.3 Radiologi 400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi 400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan 400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan 400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan Kesehatan Jiwa 400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan 400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan 400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen 400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen 400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa 400.7.7.2 Imunisasi 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan 400.7.7.4 Kesehatan matra Pengendalian penyakit menular langsung 400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia Pengendalian penyakit bersumber binatang 400.7.9.1 Pengendalian malaria 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan Pengendalian penyakit tidak menular 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik 400.7.10.3 Penyakit kanker 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan Penyehatan lingkungan 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat [Halaman 63] 63 400.7.12 400.7.13 400.7.14 400.7.15 400.7.16 400.7.17 400.7.18 400.7.19 400.7.20 400.7.21 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan Gizi 400.7.13.1 Gizi makro 400.7.13.2 Gizi mikro 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi Kesehatan ibu 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi 400.7.14.4 Keluarga berencana 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi Kesehatan anak 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan Kesehatan kerja dan Olah raga 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja 400.7.17.2 Kapasitas kerja 400.7.17.3 Lingkungan kerja 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan 400.7.17.6 Kesehatan olahraga Obat Publk dan perbekalan kesehatan 400.7.18.1 Harga obat publik 400.7.18.2 Pengadaan obat 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan Produksi dan distribusi alat kesehatan 400.7.19.1 Alat kesehatan 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga Kefarmasian 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian 400.7.20.2 Farmasi klinis 400.7.20.3 Farmasi Komunitas 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional Produksi dan distribusi kefarmasian 400.7.21.1 Obat tradisional [Halaman 64] 64 400.7.21.2 400.7.21.3 400.7.22 400.7.23 400.7.24 400.7.25 400.7.26 400.7.27 400.7.28 400.7.29 Kosmetik dan makanan Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan 400.7.22.1 Surat keterangan 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan Penanggulangan Krisis Kesehatan 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana Pengembangan dan Jaminan Kesehatan 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN Intelegensia Kesehatan 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan Kesehatan Haji 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji Promosi Kesehatan 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan 400.7.27.4 Hari Kesehatan Data dan Informasi 400.7.28.1 Statistik kesehatan 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia [Halaman 65] 65 400.7.30 Pengawasan Berbahaya 400.7.30.1 400.7.30.2 400.7.30.3 400.7.30.4 400.7.30.5 400.7.31 Rekam Medis Keamanan Pangan dan Bahan Penilaian keamanan pangan Standardisasi produk pangan Inspeksi dan sertifikasi produk pangan Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan Pengawasan produk dan bahan berbahaya 400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Fasilitasi 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan 400.8.2.4 Kasus Keagamaan 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial 400.9 SOSIAL 400.9.1 400.9.2 400.9.3 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kesejahteraan Sosial Anak 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus Rehabilitasi Sosial 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung [Halaman 66] 66 400.9.4.2 400.9.5 400.9.6 400.9.7 400.9.8 400.9.9 400.9.10 400.9.12 400.9.13 Tuna susila dan korban traffking perempuan 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pelayanan sosial lanjut usia 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial 400.9.10.4 Kerjasama 400.9.11 Jaminan Sosial 400.9.11.1 Seleksi dan vrifikasi 400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran 400.9.11.4 Kerjasama Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial 400.9.12.1 Ketahanan keluarga 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan 400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial 400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha 400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas Pemberdayaan komunitas adat terpencil 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia [Halaman 67] 67 400.9.13.3 400.9.13.4 400.9.14 400.9.15 Penggalian dan pengembangan potensi Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas 400.9.14.5 Bantuan Langsung 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 400.10.4.1 Budaya Nusantara 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan [Halaman 68] 68 400.10.6.1 400.10.7 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.11.2 Pertamanan 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan 400.11.2.2 Taman Kota 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota 400.11.3 Pemakaman 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman 400.11.3.2 Pemakaman 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman 400.11.4 Jalur Hijau 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air 400.11.5 Peran Serta Masyarakat 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan 400.11.7 Pengelolaan Data 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan 400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 400.12.2 Pendaftaran Penduduk 400.12.2.1 Identitas Penduduk 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 400.12.3 Pencatatan Sipil 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan [Halaman 69] 69 400.12.4.3 400.12.5 400.12.6 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pengembangan Kebijakan Kependudukan 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk 400.12.5.2 Kualitas Penduduk 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi Penyerasian Kependudukan 400.12.6.1 Indikator Kependudukan 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah 400.13 KELUARGA BERENCANA 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter 400.13.7 Pengembangan Sistem 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 400.13.8 Pengembangan Materi 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi [Halaman 70] 70 400.13.9.1 400.13.10 400.13.11 400.13.12 400.13.13 400.13.14 400.13.15 400.13.16 400.13.17 400.13.18 400.13.19 400.13.20 400.13.21 400.13.22 400.13.23 400.13.24 400.13.25 400.13.26 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Analisis Sosial Analisis Ekonomi Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan Kesertaan keluarga berencana pria 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak Pencegahan PMS dan HIV/AIDS Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak [Halaman 71] 71 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera [Halaman 72] 72 400.13.39.1 400.13.40 400.13.41 400.13.42 400.13.43 400.13.44 400.13.45 400.13.46 400.13.47 400.13.48 400.13.49 400.13.50 400.13.51 400.13.52 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi Advokasi dan pencitraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 400.13.42.1 Promosi 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi 400.13.42.3 Produk media komunikasi Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota Hubungan dengan lembaga nonpemerintah 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah Tenaga Lini Lapangan 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan Institusi Masyarakat Pedesaan 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan Mekanisme Operasional lini lapangan 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan Pengumpulan dan pengolahan data Analisis dan evaluasi 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera Sistem aplikasi dan bank data 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi [Halaman 73] 73 400.13.52.2 Pengelolaan bank data 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT 400.14.1 Keprotokolan 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media 400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 400.14.4.1 Kliping koran 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL) 400.14.5.5 Forum Kehumasan 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten 400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf 500 PEREKONOMIAN 500.1 KETAHANAN PANGAN [Halaman 74] 74 500.1.1 500.1.2 500.1.3 500.1.4 500.1.5 500.1.6 500.1.7 500.1.8 500.2 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan 500.1.2.2 Akses Pangan 500.1.2.3 Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan 500.1.3.1 Distribusi Pangan 500.1.3.2 Harga Pangan 500.1.3.3 Cadangan Pangan Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan 500.1.4.1 Konsumsi Pangan 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan 500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan Swasembada Pangan (Kearifan Lokal) Bimbingan Teknis Evaluasi PERDAGANGAN 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha 500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan 500.2.2.4 Informasi Perusahaan 500.2.2.5 Pelaku Pasar 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik 500.2.2.14 Informasi Pasar 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri 500.2.2.16 Barang Strategis 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar 500.2.3.4 Tata usaha 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi [Halaman 75] 75 500.2.3.6 500.2.4 500.2.5 500.2.6 500.3 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan 500.2.3.11 Jasa 500.2.3.12 Kerjasama 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian 500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran 500.2.3.16 Pengawasan 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP Perdagangan Berjangka Komoditi 500.2.4.1 Pengkajian pasar 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit 500.2.4.4 Pengkajian pasar 500.2.4.5 Pengembangan Pasar 500.2.4.6 Sistem informasi 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang Bimbingan Teknis Evaluasi KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas 500.3.3 Produksi 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 500.3.4 Pembiayaan 500.3.4.1 Program Pendanaan 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam 500.3.4.3 Urusan Permodalan 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit [Halaman 76] 76 500.3.4.6 500.3.5 500.3.6 500.3.7 500.3.8 500.3.9 500.3.10 500.3.11 500.4 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) Pemasaran dan Jaringan Usaha 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri 500.3.5.2 Ekspor dan Impor 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM Pengembangan Sumber Daya Manusia 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM 500.3.6.5 Advokasi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis Pengkajian Sumber Daya UKMK 500.3.8.1 Penelitian Koperasi 500.3.8.2 Penelitian UKM 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga Pedagang Kaki Lima (PKL) 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana Monitoring dan Evaluasi KEHUTANAN 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.4.2 Penyuluhan 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan 500.4.2.2 Materi Penyuluhan 500.4.2.3 Program Penyuluhan 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat 500.4.2.8 Deseminasi 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan 500.4.3 Planologi Kehutanan 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan [Halaman 77] 77 500.4.3.5 500.4.4 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan 500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan 500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan 500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan 500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan 500.4.3.10 Jaringan Data Spasial 500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan 500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan 500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan 500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan 500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Bina Usaha Kehutanan 500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.3 Kerjasama 500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan 500.4.4.5 Perpanjangan 500.4.4.6 Modal dan Peralatan 500.4.4.7 Investasi Industri 500.4.4.8 Peralatan 500.4.4.9 Tenaga Kerja 500.4.4.10 Pemegang Saham 500.4.4.11 Neraca Perusahaan 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) 500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) 500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL) 500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja 500.4.4.17 Produksi Kayu 500.4.4.18 Produksi non kayu 500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.20 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.21 Industri Non Kayu 500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp 500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan 500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi 500.4.4.25 Pemblokiran 500.4.4.26 Denda 500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi 500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi 500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi 500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha 500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam [Halaman 78] 78 500.4.4.33 500.4.5 500.4.6 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil 500.4.4.34 Produksi Hutan Alam 500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam 500.4.4.36 Pengembangan Hutan Tanaman Industri 500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat 500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi 500.4.4.39 Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman 500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman 500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan 500.4.4.42 Peredaran Hasil Hutan 500.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 500.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan 500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan 500.4.4.46 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan 500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur Standardisasi dan Lingkungan 500.4.5.1 Standardisasi 500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan 500.4.5.3 Pengembangan 500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan 500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan 500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan 500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan 500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan 500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati 500.4.6.5 Kawasan Konservasi 500.4.6.6 Pengamanan Hutan 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan 500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan [Halaman 79] 79 500.4.6.9 500.4.7 500.4.8 500.5 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 500.4.6.11 Bina Cinta Alam 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam 500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial 500.4.7.1 Pengelolaan Benih 500.4.7.2 Kebun Benih 500.4.7.3 Tegakan Benih 500.4.7.4 Pengadaan Benih 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih 500.4.7.7 Pembibitan 500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih 500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan 500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih 500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 500.4.7.12 Tanaman Reboisasi 500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 500.4.7.14 Perhutanan Sosial 500.4.7.15 Pengendalian Perladangan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan 500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian 500.4.8.3 Diseminasi 500.4.8.4 Gelar Teknologi 500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan KELAUTAN DAN PERIKANAN 500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.5.2 Perikanan Tangkap 500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap 500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan 500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan 500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan 500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan 500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan 500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan 500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan 500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan 500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan [Halaman 80] 80 500.5.2.12 500.5.2.13 500.5.2.14 500.5.2.15 500.5.2.16 500.5.3 500.5.4 Kelembgaan Usaha Penangkapan Investasi dan Permodalan Usaha Kenelayanan Pembinaan Pengelolaan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan Perikanan Budidaya 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar 500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil 500.5.4.2 Pengembangan Produk 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 500.5.4.4 Industri Pengolahan 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias 500.5.4.8 Pengembangan Industri 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi 500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri 500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri 500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri 500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri 500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri 500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri 500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri 500.5.4.17 Pengembangan Ekspor 500.5.4.18 Pengembangan Impor 500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri [Halaman 81] 81 500.5.4.20 500.5.4.21 500.5.4.22 500.5.5 500.5.6 Pelayanan Usaha Kemitraan Usaha Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran 500.5.4.23 Investasi dan Permodalan 500.5.4.24 Informasi dan Promosi Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi 500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I 500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II 500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial 500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi 500.5.5.6 Konservasi Wawasan 500.5.5.7 Konservasi Jenis Ikan 500.5.5.8 Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan 500.5.5.9 Mitigasi Bencana Lingkungan 500.5.5.10 Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan 500.5.5.11 Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut 500.5.5.12 Rehabilitasi dan Reklamasi 500.5.5.13 Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil 500.5.5.14 Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil 500.5.5.15 Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil 500.5.5.16 Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil 500.5.5.17 Akses Permodalan 500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat 500.5.5.20 Pengembangan Usaha Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat 500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur 500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran 500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya 500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi 500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan 500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil 500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati 500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat 500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur 500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas [Halaman 82] 82 500.5.6.12 500.5.6.13 500.5.6.14 500.5.7 500.6 Pengawakan Kapal Pengawas Sistem Pemantauan Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan 500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan 500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan 500.5.6.17 Penyidikan 500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal 500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Karantina Ikan 500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan 500.5.7.2 Penahanan 500.5.7.3 Pengasingan 500.5.7.4 Pengamatan 500.5.7.5 Pengakuan 500.5.7.6 Penolakan 500.5.7.7 Pemusnahan 500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas Pemasukan 500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran 500.5.7.10 Permohonan Sertifikat 500.5.7.11 Pemasukan Formulir 500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat 500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat 500.5.7.14 Surat Perintah 500.5.7.15 Rekomendasi 500.5.7.16 Penutupan Suatu Area 500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan 500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaan 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara 500.5.7.21 Lokasi Karantina PERTANIAN 500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.6.2 Perlindungan hortikultura 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis 500.6.3 Perbenihan Hortikultura 500.6.3.1 Penilaian Varietas 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura 500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan 500.6.4.1 Basis Data Lahan 500.6.4.2 Pengendalian Lahan 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan 500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan [Halaman 83] 83 500.6.4.5 500.6.5 500.6.6 500.6.7 500.6.8 500.6.9 500.6.10 500.6.11 500.6.12 500.6.13 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Pengelolaan Air Irigasi 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 500.6.5.4 Kelembagaan Pembiayaan Pertanian 500.6.6.1 Pembiayaan Program 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama 500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis Pupuk Pestisida 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 500.6.7.2 Pupuk Anorganik 500.6.7.3 Pestisida 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian Perbenihan Tanaman Pangan 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 500.6.9.4 Kelembagaan Benih Budidaya Serealia 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering 500.6.10.3 Jagung 500.6.10.4 Serealia Lain Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 500.6.11.1 Kedelai 500.6.11.2 Ubi Kayu 500.6.11.3 Aneka Kacang 500.6.11.4 Aneka Umbi Tanaman Pangan 500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu Pascapanen Tanaman Pangan 500.6.13.1 Padi 500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang [Halaman 84] 84 500.6.14 500.6.15 500.6.16 500.6.17 500.6.18 500.6.19 500.6.20 500.6.21 500.6.22 500.6.23 500.6.24 500.6.25 500.6.26 500.6.27 500.6.13.4 Aneka Umbi Pengolahan Hasil Pertanian 500.6.14.1 Tanaman Pangan 500.6.14.2 Holtikurtura 500.6.14.3 Perkebunan 500.6.14.4 Peternakan Mutu dan Standariasi 500.6.15.1 Standardisasi 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi Pengembangan Usaha dan Investasi 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan 500.6.16.2 Investasi 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri Pemasaran Domestik 500.6.17.1 Informasi Pasar 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi Diseminasi Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Data Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 500.6.26.1 Hak Cipta 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana 500.6.26.3 Hak Paten Biasa 500.6.26.4 Hak Merek 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak Pelayanan Perijinan Pertanian 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) [Halaman 85] 85 500.6.27.2 500.6.28 500.6.29 500.6.30 500.6.31 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan) 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak) Pelayanan Hukum 500.6.28.1 Sertifikasi 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum Karantina Pertanian 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan 500.6.29.2 Karantina Hewan Bimbingan Teknis Evaluasi 500.7 PETERNAKAN 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran 500.7.2.2 Pakan Ternak 500.7.2.3 Budidaya Ternak 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran 500.7.3 Bimbingn Teknis 500.7.4 Evaluasi 500.8 PERKEBUNAN 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.8.2 Tanaman Semusim 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim [Halaman 86] 86 500.8.2.3 500.8.3 500.8.4 500.8.5 500.8.6 500.8.7 500.8.8 500.9 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar Tanaman Tahunan 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan Perlindungan Perkebunan 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Pascapanen dan Pembinaan Usaha 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik Bimbingan Teknis Perkebunan Evaluasi Perkebunan PERINDUSTRIAN 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama 500.9.2.1 Industri Manufaktur 500.9.2.2 Industri Agro 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah 500.9.3 Promosi Industri 500.9.3.1 Industri Manufaktur 500.9.3.2 Promosi Industri Agro [Halaman 87] 87 500.9.3.3 500.9.4 500.9.5 500.9.6 500.9.7 500.9.8 500.9.9 500.9.10 500.9.11 500.9.12 500.9.13 500.9.14 500.9.15 500.9.16 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah Standarisasi dan Teknologi 500.9.4.1 Industri Manufaktur 500.9.4.2 Industri Agro 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah Hak dan Kekayaan Intelektual 500.9.5.1 Industri Manufaktur 500.9.5.2 Industri Agro 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah Industri Hijau 500.9.6.1 Industri Manufaktur 500.9.6.2 Industri Agro 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional Standarisasi 500.9.12.1 Standar 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan 500.9.12.3 Infrastruktur Standar Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 500.9.13.1 Kebijakan Industri 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 500.9.14.1 Industri Hijau 500.9.14.2 Lingkungan Hidup 500.9.14.3 Energi Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah [Halaman 88] 88 500.10.2.2 500.10.3 500.10.4 500.10.5 500.10.6 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.2.3 Pertambangan 500.10.2.4 Panas Bumi 500.10.2.5 Geosains 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM) 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan Penelitian Kegeologian 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 500.10.3.9 Survei Geologi Inventarisasi dan evaluasi kegeologian 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.4.4 Survei Geologi 500.10.4.5 Konservasi Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara 500.10.5.4 Survei Geologi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah 500.10.6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP 500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri [Halaman 89] 89 500.10.6.8 500.10.7 500.10.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB) Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional) 500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan) 500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi) 500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD) 500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS 500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas 500.10.7.7 Partisipasi Interest 500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan 500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran [Halaman 90] 90 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 500.10.9 Teknik dan Lingkungan 500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR) 500.10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.10 Usaha penunjang 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi [Halaman 91] 91 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi 500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT 500.10.12 Panas Bumi 500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) 500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak 500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las 500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP) 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB) 500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL) 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi 500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi 500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi 500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi 500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi 500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi 500.10.13 Bioenergi [Halaman 92] 92 500.10.13.1 500.10.13.2 500.10.13.3 500.10.13.4 500.10.13.5 500.10.13.6 500.10.13.7 500.10.13.8 500.10.13.9 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN) Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN) Penerbitan Rekomendasi Ekspor Impor Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN) Evaluasi/Revisi HIP BBN Database Pengusahaan Bioenergi Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.14 Aneka Energi 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) 500.10.15 Konservasi Energi 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi 500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi 500.10.15.9 Invesment Grade Audit (IGA) 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik [Halaman 93] 93 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu 500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero) 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, [Halaman 94] 94 Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM) 500.10.20 Sertifikasi 500.10.20.1 500.10.21 500.10.22 500.10.23 500.10.24 500.10.25 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik 500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) 500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik 500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik 500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi Akreditasi Ketenagalistrikan Standarisasi Kompetensi Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan 500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis) 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan Bina Program Mineral dan Batubara 500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara 500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara 500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara 500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara 500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara 500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler 500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara 500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara [Halaman 95] 95 500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral 500.10.26.1 Ketenagakerjaan 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral 500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang) 500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK) 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK) 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) 500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral 500.10.26.12 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK) 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara 500.10.27.1 Ketenagakerjaan 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang 500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara 500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara [Halaman 96] 96 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) 500.10.27.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara 500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara 500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara 500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara 500.10.28 Penerimaan Negara 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan [Halaman 97] 97 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL5) pelaksanaan reklamasi 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi 500.10.29.17 Pengawasan Teknis 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara 500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi 500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagun aan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan /inovasi 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi [Halaman 98] 98 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK 500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral 500.10.31 Sarana Litbang 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi 500.10.32 Afiliasi 500.10.32.1 Proyek Percontohan 500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi 500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan 500.10.32.4 Penyajian Informasi 500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian 500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan 500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai 500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan 500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan 500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi 500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi 500.10.34.3 Laboratorium 500.10.34.4 Study 500.10.34.5 Teknologi Proses 500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk 500.10.34.7 Teknologi Gas 500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara [Halaman 99] 99 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 500.10.36.1 Energi baru terbarukan 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi 500.11 PERHUBUNGAN 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [Halaman 100] 100 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional 500.11.7 Perlengkapan Jalan 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional 500.11.8 Angkutan Penumpang 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum 500.11.8.7 Angkutan perintis 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum 500.11.9 Angkutan Barang 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 500.11.9.2 Tarif angkutan barang 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan 500.11.10 Monitoring Operasional 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil 500.11.11.1 Pedoman Teknis 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 500.11.11.3 Bimtek PPNS [Halaman 101] 101 500.11.11.4 500.11.12 500.11.13 500.11.14 500.11.15 500.11.16 500.11.17 500.11.18 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau [Halaman 102] 102 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional 500.11.21 Tarif dan Keperintisan 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah 500.11.24 Angkutan Perkotaan 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi [Halaman 103] 103 500.11.25.3 500.11.26 500.11.27 500.11.28 500.11.29 500.11.30 500.11.31 500.11.32 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi Dampak Transportasi Perkotaan 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan Pengembangan Keselamatan 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan Promosi dan Kemitraan Keselamatan 500.11.29.1 Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan Bina Keselamatan Angkutan Umum 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau Audit Keselamatan 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan Inspeksi Keselamatan [Halaman 104] 104 500.11.32.1 500.11.32.2 500.11.32.3 500.11.33 Parkir 500.11.33.1 500.11.33.2 500.11.33.3 Pedoman keselamatan Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan Surat Tugas Juru Parkir Izin tempat khusus parkir swasta Surat Tugas TKP Pemerintah 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.12.2 Telekomunikasi 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi 500.12.3 Penyiaran 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran 500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur 500.12.5 Pengendalian Informatika 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi 500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran 500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban 500.12.6 e- Government 500.12.6.1 Tata Kelola e-Government 500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur eGovernment 500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government 500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan 500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik 500.12.7 e- Business 500.12.7.1 Tata Kelola e-Business 500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur eBusiness [Halaman 105] 105 500.12.7.3 500.12.8 500.12.9 500.12.10 500.12.11 500.12.12 500.12.13 500.12.14 500.12.15 500.12.16 500.12.17 500.12.18 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness Pemberdayaan Informatika Masyarakat 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Industri Informatika 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia Keamanan Informasi 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi Komunikasi Publik 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik Pengolahan dan Penyediaan Informasi 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan 500.12.12.2 Informasi Perekonomian 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat Pengelolaan Media Publik 500.12.13.1 Media Cetak 500.12.13.2 Media Online 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual Kemitraan Komunikasi 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi Infrastruktur Informatika 500.12.15.1 Jaringan 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika 500.12.15.3 Keamanan Informatika Sistem dan Data 500.12.16.1 Portal dan Konten 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi Pusat Kerjasama 500.12.17.1 Kerja Sama daerah 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 500.12.18.1 Pelayanan Informasi 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat 500.12.18.3 Bimbingan Teknis [Halaman 106] 106 500.12.19 Evaluasi 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata 500.13.2.3 Industri Pariwisata 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event 500.13.3 Pemasaran Pariwisata 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 500.14 STATISTIK 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi 500.14.2.1 Perencanaan 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, [Halaman 107] 107 500.14.2.3 500.14.2.4 500.14.2.5 500.14.2.6 500.14.3 500.14.4 500.14.5 Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba Pelaksanaan Lapangan Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Sensus Diseminasi hasil sensus Survei 500.14.3.1 500.14.3.2 500.14.3.3 Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas 500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei KonsolidasiI Data Statistik 500.14.4.1 Kompilasi Data 500.14.4.2 Analisis data 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik 500.15 KETENAGAKERJAAN 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja [Halaman 108] 108 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga 500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan 500.15.6 Bina Pemagangan 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja 500.15.8.3 Bursa Kerja 500.15.8.4 Analisis Jabatan 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 500.15.9.1 Antar Kerja 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal [Halaman 109] 109 500.15.10.1 500.15.11 500.15.12 500.15.13 500.15.14 500.15.15 500.15.16 500.15.17 500.15.18 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga Standardisasi Profesi 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama 500.15.12.2 Perjanjian Kerja 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial 500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.14.1 Pengupahan 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja [Halaman 110] 110 500.15.18.4 500.15.19 500.15.20 500.15.21 500.15.22 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan Bina Penegakan Hukum 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.16 PENANAMAN MODAL 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan [Halaman 111] 111 500.16.3.5 500.16.4 500.16.5 500.16.6 500.16.7 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha Promosi Penanaman Modal 500.16.4.1 Pengembangan Promosi 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri 500.16.4.4 Promosi Sektoral 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi Kerja Sama Penanaman Modal 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral 500.16.5.2 Kerja Sama Regional 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas 500.17 PERTANAHAN 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah 500.17.4 Sengketa Tanah 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian 500.18 TRANSMIGRASI 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan [Halaman 112] 112 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 500.18.3.1 Penyiapan Lahan 500.18.3.2 Penyiapan Sarana 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi 500.18.5 Partisipasi Masyarakat 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah 500.18.5.4 Pelayanan Investasi 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi 500.18.8 Pengembangan Usaha 500.18.8.1 Kewirausahaan 500.18.8.2 Produksi 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana 500.18.9.2 Pengembangan Sarana 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 500.18.10 Penyerasian Lingkungan 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan 500.18.10.3 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan [Halaman 113] 113 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 600.1 PEKERJAAN UMUM 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai 600.1.2.2 Kelembagaan 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air 600.1.3.2 Manajemen Mutu 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku 600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional) 600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo 600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan 600.1.8 Pembangunan Jalan 600.1.8.1 Standar dan Pedoman 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi 600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage [Halaman 114] 114 600.1.8.4 600.1.9 600.1.10 600.1.11 600.1.12 600.1.13 600.1.14 600.1.15 600.1.16 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng Preservasi Jalan 600.1.9.1 Standar dan Pedoman 600.1.9.2 Perencanaan Teknis 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan Pengelolaan Jembatan 600.1.10.1 Standar dan Pedoman 600.1.10.2 Perencanaan Teknis 600.1.10.3 Teknik Jembatan 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan Pengaturan Jalan Tol 600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman 600.1.14.1 Perencanaan Teknis 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus 600.1.14.5 Kelembagaan Pembinaan Penataan Bangunan 600.1.15.1 Perencanaan Teknis 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 600.1.15.5 Kelembagaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 600.1.16.1 Perencanaan Teknis 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus 600.1.16.5 Kelembagaan 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja [Halaman 115] 115 600.1.17 600.1.18 600.2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 600.1.17.1 Perencanaan Teknis 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus 600.1.17.5 Kelembagaan 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja Pemantauan dan Evaluasi PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan 600.2.2.3 Kemitraan 600.2.3 600.2.4 600.2.5 600.2.6 600.2.7 Pola Pembiayaan Perumahan 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Perencanaan Penyediaan Perumahan 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan 600.2.5.2 Analisa Teknik 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan Penyediaan Rumah Susun 600.2.6.1 Perencanaan Teknik 600.2.6.2 Penyediaan 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan 600.2.6.4 Pengelolaan Penyediaan Rumah Khusus 600.2.7.1 Perencanaan Teknik 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya 600.2.7.5 Perencanaan Teknik 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni [Halaman 116] 116 600.2.8 600.2.9 600.2.10 600.2.11 600.2.12 600.2.13 600.2.14 600.2.15 600.2.16 600.2.17 600.2.18 600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan Penyediaan Rumah Umum dan Komersial 600.2.8.1 Perencanaan Teknik 600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum 600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berimbang 600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Investasi Infrastruktur 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur 600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan 600.2.10.2 Kontrak Konstruksi 600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan 600.2.10.4 Manajemen Mutu Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 600.2.11.1 Kelembagaan 600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi 600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri 600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi 600.2.12.2 Penerapan Kompetensi 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jasa Konstruksi 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.2 Pengembangan Materi 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) 600.2.16.1 Antar Sektor 600.2.16.2 Antar Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan [Halaman 117] 117 600.2.18.1 600.2.19 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR) Pemantauan dan Evaluasi 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA) 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah 600.3.2 Perencanaan 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW) 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL) 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota 600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang 600.3.4 Pemetaan 600.3.4.1 Peta Dasar 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara 600.4 LINGKUNGAN HIDUP 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup 600.4.4 Ekonomi Lingkungan 600.4.5 Dampak Lingkungan [Halaman 118] 118 600.4.5.1 600.4.5.2 600.4.6 600.4.7 600.4.8 600.4.9 600.4.10 600.4.11 600.4.12 600.4.13 600.4.14 600.4.15 Bimtek Dampak Lingkungan Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut Pemantauan dan Pengawasan 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak Evaluasi dan Pengembangan 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan Jasa 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan 600.4.8.1 Pengembangan 600.4.8.2 Pemanfaatan 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 600.4.8.4 Keamanan Hayati 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem 600.4.9.2 Rawa Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer 600.4.10.1 Perangkat mitigasi 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Adaptasi Perubahan Iklim 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 600.4.14.1 Pemantauan 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi Pengelolaan Sampah 600.4.15.1 Pembatasan sampah [Halaman 119] 119 600.4.16 600.4.17 600.4.18 600.4.19 600.4.20 600.4.21 600.4.22 600.4.23 600.4.24 600.4.25 600.4.26 700 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura Hukum Administrasi Lingkungan 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan Penegakan hukum pidana lingkungan 600.4.18.1 Penyidikan 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS Komunikasi Lingkungan 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye Penguatan Inisiatif Masyarakat 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan Peningkatan Peran Masyarakat 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha Data dan Informasi Lingkungan 600.4.23.1 Pengelolaan Data 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan Kelembagaan Lingkungan 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Standarisasi dan teknologi 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian PENGAWASAN 700.1 PENGAWASAN INTERNAL 700.1.1 Rencana Pengawasan 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan [Halaman 120] 120 700.1.1.4 700.1.2 800 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah Pelaksanaan Pengawasan 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review 700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG) KEPEGAWAIAN 800.1 SUMBER DAYA MANUSIA 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus [Halaman 121] 121 800.1.2.2 800.1.3 800.1.4 800.1.5 800.1.6 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima 800.1.2.5 Pengangkatan ASN 800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan) 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN Mutasi Pegawai 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengembangan Karir 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja 800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit Kinerja Aparatur Sipil Negara 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai 800.1.6.2 Disiplin 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara 800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, [Halaman 122] 122 800.1.7 800.1.8 800.1.9 800.1.10 800.1.11 800.1.12 Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya Bantuan Hukum Status dan Kedudukan Pegawai 800.1.8.1 Status Kepegawaian 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian 800.1.8.3 Keberatan Pegawai 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik Pengawasan dan pengendalian 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer Administrasi Pegawai 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas 800.1.11.2 Cuti Sakit 800.1.11.3 Cuti Bersalin 800.1.11.4 Cuti Tahunan 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting 800.1.11.6 Cuti Besar 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan Kesejahteraan Pegawai 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS 800.1.12.3 Tabungan Perumahan 800.1.12.4 Bantuan Sosial 800.1.12.5 Pakaian Dinas 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas [Halaman 123] 123 800.1.12.7 800.1.12.8 800.1.13 800.1.14 800.2 Pemberian Tali Kasih Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi 800.1.12.10 Rekam Medis Administrasi Perseorangan 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan 800.1.13.4 Sekretaris Daerah 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional Penilaian Kompetensi 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat 800.2.2.4 Modul-modul diklat 800.2.2.5 Panduan fasilitator 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat 800.2.3 Widyaiswara 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran 800.2.4.5 Sistem informasi diklat 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat [Halaman 124] 124 800.2.5 900 800.2.4.7 Alumni Monitoring dan evaluasi Pasca diklat KEUANGAN 900.1 KEUANGAN DAERAH 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 900.1.2 Penyusunan Anggaran 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS 900.1.3.2 Pendapatan 900.1.3.3 Belanja 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 900.1.3.7 Daftar Gaji 900.1.3.8 Kartu Gaji 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) 900.1.3.10 Laporan Keuangan 900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book) 900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya 900.1.4.4 Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender [Halaman 125] 125 900.1.4.5 900.1.4.6 900.1.4.7 900.1.4.8 900.1.4.9 900.1.4.10 900.1.4.11 900.1.4.12 900.1.4.13 900.1.4.14 900.1.5 900.1.6 900.1.7 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Staff Appraisal Report Report /Laporan Laporan Hutang Daerah Completion Report/Annual Report Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Pengelolaan Negeri (PHLN) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi 900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan 900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 900.1.7.3 Buku Rekening Bank 900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening [Halaman 126] 126 900.1.7.5 900.1.8 900.1.9 900.1.10 900.1.11 Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah [Halaman 127] 127 900.1.11.1 900.1.12 900.1.13 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah Anggaran Daerah 900.1.12.1 Anggaran Daerah 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah Pendapatan dan Investasi Daerah 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan [Halaman 128] 128 900.1.14 900.1.15 pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah Fasilitasi Dana Perimbangan 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Halaman 129] 129 900.1.15.1 900.1.15.2 900.1.15.3 900.1.15.4 900.1.15.5 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001 [Halaman 130] 130
Simpan Dokumen
Batal
Hapus Dokumen