Peraturan
PMK No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya
Tanggal
26 Jan. 2026
File
sources/2026/10/2026pmkeuangan002_Indikator_Tingkat_Kinerja_Daerah_dan_Petunjuk_Teknis_B_Aj9fFT1.pdf
Status Ekstraksi
194646 karakter
Ringkasan
Berikut adalah ringkasan dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2026:
Pokok Substansi
Dokumen ini merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 110 Tahun 2023. Substansi utamanya adalah penyesuaian rincian kegiatan dan subkegiatan yang dapat didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (earmarked) untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga terkait untuk memastikan efektivitas penggunaan dana di daerah.
Pihak/Objek yang Disebut
Pihak yang menjadi subjek peraturan ini adalah Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia, dengan penekanan khusus pada pembagian kewenangan untuk wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta kekhususan untuk wilayah Aceh. Objek yang diatur meliputi daftar kegiatan dan subkegiatan prioritas serta pendukung yang dibiayai oleh DAU.
Ketentuan Penting
1. Peraturan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.
2. Lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan yang memuat rincian kegiatan dan subkegiatan yang sah untuk didanai DAU.
3. Penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan harus mengacu pada daftar yang telah diperbarui dalam lampiran peraturan ini.
Tanggal/Periode
Dokumen ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026 dan berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegunaan Dokumen sebagai Rujukan Penyusunan Surat
Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen perencanaan daerah agar sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat.
2. Penyusunan surat usulan, laporan pertanggungjawaban, atau korespondensi terkait penggunaan DAU agar tidak terjadi kesalahan pengalokasian anggaran.
3. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan atau dilaksanakan telah memenuhi kriteria indikator tingkat kinerja daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Teks Ekstraksi
[Halaman 1] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. Mengingat : 1. 2. bahwa untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sesuai dengan usulan dari kementerian/lembaga terkait, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); [Halaman 2] -23. 4. 5. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965) diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 1. Pasal II Penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan [Halaman 3] -3- 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2026. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditandatangani secara elektronik PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж [Halaman 4] -4LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAU dukungan bidang pendidikan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang pendidikan. Khusus untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung yang didanai dari DAU dukungan bidang pendidikan disesuaikan dengan pembagian kewenangan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uraian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Uraian Subkegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas [Halaman 5] -5No. Uraian Kegiatan 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 35 36 37 38 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Uraian Subkegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Unit Sekolah Baru Pembangunan Ruang Praktik Siswa Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan [Halaman 6] -6No. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Uraian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 51 52 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus 53 54 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus 55 Pengelolaan Pendidikan Khusus 56 Pengelolaan Pendidikan Khusus 57 Pengelolaan Pendidikan Khusus 58 Pengelolaan Pendidikan Khusus 59 Pengelolaan Pendidikan Khusus 60 Pengelolaan Pendidikan Khusus 61 Pengelolaan Pendidikan Khusus 62 Pengelolaan Pendidikan Khusus 63 Pengelolaan Pendidikan Khusus 64 Pengelolaan Pendidikan Khusus 65 Pengelolaan Pendidikan Khusus 66 Pengelolaan Pendidikan Khusus 67 Pengelolaan Pendidikan Khusus 68 Pengelolaan Pendidikan Khusus Uraian Subkegiatan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru [Halaman 7] -7No. Uraian Kegiatan 69 Pengelolaan Pendidikan Khusus 70 Pengelolaan Pendidikan Khusus 71 Pengelolaan Pendidikan Khusus 72 Pengelolaan Pendidikan Khusus 73 Pengelolaan Pendidikan Khusus 74 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 75 76 Uraian Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. 1 Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Asrama Sekolah 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Fasilitas Parkir 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Kantin Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Mebel Sekolah 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2 3 [Halaman 8] -8No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Mebel 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Laboratorium 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penataan Ruang/Sudut Baca 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Laboratorium 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Asrama Sekolah 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Fasilitas Parkir 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Kantin Sekolah 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Laboratorium 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah [Halaman 9] -9No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Mebel Sekolah 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Sekolah 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemeliharaan Mebel 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 51 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula 52 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penataan Ruang/Sudut Baca 54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 55 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 57 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 58 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 59 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 60 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 61 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi 62 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 63 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 64 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Perpustakaan Sekolah 65 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 66 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Asrama Sekolah 67 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Fasilitas Parkir 68 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Kantin Sekolah [Halaman 10] - 10 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 69 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Laboratorium 70 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 71 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 72 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 73 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 74 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 75 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Laboratorium 76 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 77 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 78 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 79 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 80 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 81 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 82 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Mebel Sekolah 83 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 84 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Sekolah 85 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 86 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 87 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 88 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Mebel 89 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus 90 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 91 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penataan Ruang/Sudut Baca 92 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 93 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 94 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 95 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah [Halaman 11] - 11 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 96 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 97 Pengelolaan Pendidikan Khusus 98 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 99 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 100 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 101 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 102 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus 103 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 104 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah 105 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah 106 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 107 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 108 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah 109 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 110 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus 111 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus 112 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 113 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 114 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus 115 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 116 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 117 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 118 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 119 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 120 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat [Halaman 12] - 12 No. Uraian Kegiatan 121 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi 128 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengelolaan Pendidikan Dayah 129 Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah 130 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 131 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 132 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 133 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah 134 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 135 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah 136 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah 137 Pengelolaan Pendidikan Dayah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 138 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren 139 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma''had Aly 122 123 124 125 126 127 Uraian Subkegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi Fasilitasi media publik berbahasa daerah Penyusunan Ensiklopedia Budaya Daerah Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah Penyusunan Kebijakan Strategis Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah [Halaman 13] - 13 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 140 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma''had Aly 141 Pengelolaan Pendidikan Dayah 142 Pengelolaan Pendidikan Dayah 143 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah 144 Pengelolaan Pendidikan Dayah 145 Pengelolaan Pendidikan Dayah 146 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh 147 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh 148 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh 149 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh 150 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 151 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 152 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 153 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 154 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh 155 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh 156 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Tambahan DBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan NonFormal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami 157 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh 158 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan [Halaman 14] - 14 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan 159 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 160 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 161 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 162 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 163 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No Uraian Kegiatan 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Uraian Subkegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi [Halaman 15] - 15 No Uraian Kegiatan 12 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 13 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 14 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 15 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 16 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 17 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 18 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 19 20 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 21 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 22 23 24 25 26 27 28 29 Uraian Subkegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Seleksi Atlet Daerah Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan Provinsi Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan [Halaman 16] - 16 No 30 Uraian Kegiatan 36 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 37 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 38 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 39 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 40 48 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Pengelolaan Museum Provinsi 49 Pengelolaan Museum Provinsi 50 Pengelolaan Museum Provinsi 51 Pengelolaan Museum Provinsi 52 Pengelolaan Museum Provinsi 53 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 54 55 Uraian Subkegiatan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional Pemasyarakatan Adat Do Da Idi Sosialisasi Adat Istiadat [Halaman 17] - 17 No 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Uraian Kegiatan Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Uraian Subkegiatan Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang Pelatihan Peradilan Adat Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) Pembinaan Mediasi Adat Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat Pembinaan Kapasitas Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dan Perwakilan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Rapat Kerja Majelis Adat Aceh Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kesultanan dan Kadipaten Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Pembangunan Ekosistem Kultural Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Digital Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya Pengembangan Lumbung Mataraman Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Pengembangan Industri Kreatif Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pengembangan Budaya Bahari [Halaman 18] - 18 No 87 Uraian Kegiatan 89 90 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pendidikan Berbasis Budaya Pendidikan Berbasis Budaya 91 92 Pendidikan Berbasis Budaya Pendidikan Berbasis Budaya 93 94 95 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Kelembagaan Desa Adat 96 99 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Penyelenggaraan Desa Adat 100 Penyelenggaraan Desa Adat 101 Penyelenggaraan Desa Adat 102 103 104 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Sumber Daya Manusia 105 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 88 97 98 106 107 108 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 109 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 110 111 112 113 114 115 116 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Uraian Subkegiatan Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Pembinaan Muatan Lokal Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan Kependidikan Kepramukaan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan Pembinaan Prajuru Desa Adat Pembinaan Pendidikan Pasraman Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Adat Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan Deposit Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi [Halaman 19] - 19 No 117 118 119 120 121 122 123 Uraian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 124 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 125 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 126 127 128 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 129 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 130 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan 131 132 133 134 135 136 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 137 138 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 139 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Uraian Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Penerbitan Katalog Induk Daerah Penerbitan Bibliografi Daerah Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah [Halaman 20] - 20 No Uraian Kegiatan 140 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam 154 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam 155 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan AlQuran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan AlQuran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan AlQuran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan AlQuran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan AlQuran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan AlQuran Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Uraian Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Pelatihan Mawaris TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru`yat Seminar Problematika Syariat Islam Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran Pembinaan Imam Hafid pada Masjid Pelaksanaan MTQ Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam [Halaman 21] - 21 No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 165 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam 166 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam 167 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam 168 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam 169 170 171 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam 172 173 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pelatihan Takmir Mesjid Seluruh Aceh Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam Pembinaan Gampong Percontohan Syariat Penyelenggaraan Pengajian di Gampong Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah Penyuluhan Regulasi Syariat Islam 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Silaturahmi Ulama-Ulama Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman Bimbingan Teknis Petugasan Informasi dan Teknologi Masjid Raya Baiturahman Pelatihan Tutor Pendidikan Al-Quran di Masjid Raya Baiturrahman Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama Pendidikan Kader Ulama Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya Nadwah/Mubahasah Ilmiah Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam Kajian Pedoman Keagamaan Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan LembagaLembaga Adat [Halaman 22] - 22 No Uraian Kegiatan 194 Peradaban dan Tamadhun Aceh 195 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Uraian Subkegiatan Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas SPM yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No 1 2 3 4 5 Uraian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Uraian Subkegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Unit Sekolah Baru [Halaman 23] - 23 No 25 26 27 28 29 30 31 Uraian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Uraian Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan [Halaman 24] - 24 No 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Uraian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Uraian Subkegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal [Halaman 25] - 25 No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 83 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 84 85 86 87 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah 5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Sekolah 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Pemeliharaan Mebel Sekolah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah [Halaman 26] - 26 No Uraian Kegiatan 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Uraian Subkegiatan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Penataan Ruang/Sudut Baca Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Asrama Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Kantin Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Penataan Ruang/Sudut Baca Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha [Halaman 27] - 27 No 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Uraian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 58 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 59 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Uraian Subkegiatan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pengadaan Mebel Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Penataan Ruang/Sudut Baca Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan [Halaman 28] - 28 No Uraian Kegiatan 78 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 79 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 80 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 81 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Uraian Subkegiatan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang/Sudut Baca Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pembangunan Ruang Laboratorium Pengadaan Mebel Sekolah Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar [Halaman 29] - 29 No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 105 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 106 107 108 109 110 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 111 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 112 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 113 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 114 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pendidikan Dayah 115 116 117 118 119 120 121 122 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kabupaten/kota Fasilitasi media publik berbahasa daerah Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah [Halaman 30] - 30 No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 123 Pengelolaan Pendidikan Dayah 124 Pengelolaan Pendidikan Dayah 125 Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 126 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 127 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah 128 Pengelolaan Pendidikan Dayah 129 Pengelolaan Pendidikan Dayah 130 Pengelolaan Pendidikan Dayah 131 Pengelolaan Pendidikan Dayah 132 Pengelolaan Pendidikan Dayah 133 Pengelolaan Pendidikan Dayah 134 Pengelolaan Pendidikan Dayah 135 Pengelolaan Pendidikan Dayah 136 Pengelolaan Pendidikan Dayah 137 Pengelolaan Pendidikan Dayah 138 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh 139 140 141 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 142 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 143 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 144 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh 145 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh 146 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh 147 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh Pengelolaan Tambahan DBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah [Halaman 31] - 31 No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 148 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh 149 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 150 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 151 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 152 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 153 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 3 4 5 6 7 8 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Komunitas Adat Terpencil Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial [Halaman 32] - 32 - No. 9 10 11 12 13 14 15 16 Uraian Kegiatan Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 17 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 19 20 Uraian Subkegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota [Halaman 33] - 33 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 21 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal [Halaman 34] - 34 - No. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Uraian Kegiatan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota [Halaman 35] - 35 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 43 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Seleksi Atlet Daerah 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 56 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 57 58 59 60 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah [Halaman 36] - 36 - No. Uraian Kegiatan 61 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Uraian Subkegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya [Halaman 37] - 37 - No. Uraian Kegiatan 81 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pemanfaatan Cagar Budaya Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Uraian Subkegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional Pemasyarakatan Adat Do Da Idi Sosialisasi Adat Istiadat Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang Penguatan Peradilan Adat Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) Pembinaan Mediasi Adat Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat Pembinaan Kapasitas MAA Rapat Kerja MAA Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan [Halaman 38] - 38 - No. Uraian Kegiatan 106 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 124 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 125 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 126 Uraian Subkegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Pengembangan Kewirausahaan Desa Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara [Halaman 39] - 39 - No. Uraian Kegiatan 127 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 128 129 130 Uraian Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan MTQ Pendidikan Kader Ulama Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG KESEHATAN DAU dukungan bidang kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang kesehatan. 1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 2 3 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 6 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif [Halaman 40] - 40 - No. Uraian Kegiatan 8 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 9 10 11 12 13 14 Uraian Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Kesehatan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2 3 4 5 6 7 Uraian Subkegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan [Halaman 41] - 41 No. Uraian Kegiatan 8 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 20 21 22 23 24 Uraian Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Rumah Sakit Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [Halaman 42] - 42 No. Uraian Kegiatan 25 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Pengembangan Rumah Sakit 33 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 34 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Penerbitan Pengaduan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 Uraian Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya untuk Wahana Pendidikan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM [Halaman 43] - 43 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 43 Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 44 45 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Uraian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Uraian Subkegiatan Penyediaan Sandang Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penyediaan Permakanan [Halaman 44] - 44 No. 19 20 21 22 23 Uraian Kegiatan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 24 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 25 26 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 27 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 28 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 29 Uraian Subkegiatan Penyediaan Sandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas SPM yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 3 4 5 6 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita [Halaman 45] - 45 No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Uraian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Kesehatan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya [Halaman 46] - 46 No. Uraian Kegiatan 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Uraian Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [Halaman 47] - 47 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 23 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 24 25 26 27 28 29 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 30 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 31 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32 33 34 35 36 37 38 39 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan [Halaman 48] - 48 No. Uraian Kegiatan 40 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Pengelolaan Manajemen Puskesmas Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan [Halaman 49] - 49 No. Uraian Kegiatan 60 Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 61 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota 62 63 64 65 66 67 68 69 Uraian Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain Kabupaten/Kota 6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat [Halaman 50] - 50 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 20 Penyimpanan sementara Limbah B3 21 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 22 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian Layanan Rujukan Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi [Halaman 51] - 51 No. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Uraian Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pengendalian Program KKBPK Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB [Halaman 52] - 52 No. Uraian Kegiatan 38 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Uraian Subkegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Peningkatan Kesertaan KB Pria Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual [Halaman 53] - 53 No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 51 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Penyediaan Unit pengolahan setempat 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAU dukungan bidang pekerjaan umum dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas Standar Pelayanan Minimal serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang pekerjaan umum. 1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota [Halaman 54] - 54 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota 10 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 11 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 12 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 13 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 14 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 15 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota 16 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 17 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) [Halaman 55] - 55 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pekerjaan Umum yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Akhir (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kabupaten/Kota Peningkatan TPA/TPST/SPA 1 2 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Optimalisasi TPA/TPST/SPA 3 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA 5 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 6 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 7 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan 8 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 9 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku 10 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi No. 1 2 Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) Kewenangan Provinsi Pembangunan Tanggul Sungai [Halaman 56] - 56 - No. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Uraian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Pembangunan Kanal Banjir Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai Normalisasi/Restorasi Sungai Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Pemeliharaan Sungai Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota [Halaman 57] - 57 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 18 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 19 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Rehabilitasi Embung Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Rehabilitasi Unit Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan Unit Air Baku Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Pembangunan Bendung Irigasi Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa [Halaman 58] - 58 - No. Uraian Kegiatan 32 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Uraian Subkegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Bendung Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Bendung Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak [Halaman 59] - 59 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah [Halaman 60] - 60 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 53 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 58 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Provinsi 59 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan 60 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jembatan 61 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jembatan 62 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi 63 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jembatan 64 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jalan 65 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rekonstruksi Jalan 66 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Jembatan 67 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan 54 55 56 57 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi [Halaman 61] - 61 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 68 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Terowongan/Tunnel 69 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menambah Lajur 70 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penggantian Jembatan 71 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Underpass 72 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan 73 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Flyover 74 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menuju Standar 75 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 76 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan 77 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Survey Kondisi Jalan/Jembatan 78 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengelolaan Leger Jalan 4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota No. 1 2 3 4 5 Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) [Halaman 62] - 62 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 11 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 12 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 13 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 14 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman [Halaman 63] - 63 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 25 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 26 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 30 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 31 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 32 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 33 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 27 28 29 34 35 36 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Penyediaan Unit pengolahan setempat 5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pekerjaan Umum yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota No. 1 2 3 4 Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS [Halaman 64] - 64 - No. 5 6 7 8 Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pembangunan Bendungan Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Pembangunan Kanal Banjir Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Pembangunan Polder/Kolam Retensi Pembangunan Breakwater Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Rehabilitasi Bendungan Rehabilitasi Tanggul Sungai [Halaman 65] - 65 - No. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Uraian Kegiatan Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Rehabilitasi Kanal Banjir Rehabilitasi Breakwater Peningkatan Tanggul Sungai Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Peningkatan Kanal Banjir Revitalisasi Danau Normalisasi/Restorasi Sungai Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi [Halaman 66] - 66 - No. Uraian Kegiatan 27 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Uraian Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Pemeliharaan danau Operasi dan Pemeliharaan Sungai Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan [Halaman 67] - 67 - No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 42 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota [Halaman 68] - 68 - No. Uraian Kegiatan 55 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 56 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Uraian Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Pembangunan Unit Air Baku Rehabilitasi Unit Air Baku Rehabilitasi Embung Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Pembangunan Bendung Irigasi Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa [Halaman 69] - 69 - No. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Uraian Kegiatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Bendung Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan [Halaman 70] - 70 - No. Uraian Kegiatan 80 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Uraian Subkegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah [Halaman 71] - 71 - No. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Uraian Kegiatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Pengelolaan Leger Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Penggantian Jembatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pembangunan Flyover Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pelebaran Jalan Menuju Standar Pemeliharaan Rutin Jembatan Rehabilitasi Jembatan Pembangunan Jembatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Pemeliharaan Berkala Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rehabilitasi Jalan [Halaman 72] - 72 - No. 112 113 114 115 Uraian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan Pembangunan Terowongan/Tunnel Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Underpass Pelebaran Jembatan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF